Merauke - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Papua Selatan menggelar pembinaan tata kelola siber dan sandi di lingkup pemerintah provinsi setempat, Rabu, (11/6/2025).

Pembinaan tersebut melibatkan para Kepala Diskominfo SP di empat kabupaten dalam cakupan Provinsi Papua Selatan yakni Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Kabupaten Asmat yang berlangsung di ruang Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Apolo Safanpo saat membuka sekaligus menyampaikan sambutan menjelaskan, seiring dengan dinamika perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi tata pemerintahan keamanan siber dan persandian menjadi aspek yang sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan dan keandalan layanan pemerintahan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan amanat jelas kepada Badan Saiber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membina penyelenggaraan persandian di instansi pemerintah daerah termasuk di provinsi baru melalui dinas yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Guritno mengatakan, BSSN menyusun dan menjalankan program pembinaan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas penyelenggara persandian dalam menghadapi tantangan keamanan informasi.

Persandian dan keamanan siber yang terus berkembang. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya mencerminkan kesiapan dalam mengelola ancaman siber tetapi juga menegaskan komitmen dalam menjaga ruang siber kedaulatan siber provinsi dan negara secara menyeluruh.

"Kemampuan dalam tata kelola siber dan persandian merupakan fondasi yang penting untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks," kata dia.

Untuk itu, pemerintah setempat dituntut untuk dapat mengamankan ruang digital yang menjadi tulang punggung pelayanan publik dan pengelolaan data strategis.

Melalui pembinaan ini, provinsi dan daerah dapat memperkuat manajemen risiko pengembangan ekosistem keamanan serta melakukan pengukuran tingkat kematangan tata kelola pengamanan siber dengan peratusan BSSN Nomor 6 tahun 2021.

Dalam konteks provinsi baru, menurut dia, pembinaan tata kelola siber dan persandian dilakukan oleh Direktorat Keamanan Siber dan Siber Pemerintah Daerah (KSS Pemda) yang meliputi peningkatan kesadaran informasi dan perbaikan tata kelola persandian di lingkup pemerintah daerah.

Lebih lanjut dia mengatakan, asistensi penyusunan program kerja keamanan siber keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik dan persandian dan sosialisasi kebijakan keamanan siber dan persandian yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di tingkat daerah.

Guritno menyebut, Presiden Prabowo Subianto dalam arahan strategisnya di tahun ini menegaskan pentingnya pembentikan tim insiden siber di seluruh provinsi, kabupaten/kota di Indonesia.

"Tim ini memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam respon cepat terhadap insiden dan ancaman siber," ujarnya.

Di provinsi baru, lanjut dia, pembentukan ini akan memperkuat kesiapsiagaan koordinasi penanganan insiden siber secara terpadu antara pemerintah daerah, BSSN dan pemangku kepentingan lainnya.

Tim tanggap insiden siber menjadi titik fokus pengawasan, mitigasi risiko,dan penguatan kesadaran keamanan di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola penanganan siber yang tangguh, adaptif, dan mampu melindungi infrastruktur informasi strategis.

Secara saksama rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2025-2029 yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappenas dan masih menunggu konfirmasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menurutnya ini bukan hanya mempercepat pembangunan infrastruktur dan kapasitas dan teknologi informasi tetapi juga menempatkan aspek keamanan siber dan persandian sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang kuat.

Guritno menambahkan, dengan fokus pada tata kelola dan sumber daya manusia serta kolaborasi lintas sektor diharapkan Provinsi Papua Selatan sebagai bagian dari wilayah Papua dapat lebih optimal dalam mengoptimalisasikan program-program keamanan siber serta mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan, Nugroho Asrianto mengatakan pembinaan tata kelola siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan di era digital saat ini menyangkut keamanan siber bukan lagi pilihan namun merupaka sebuah keharusan.

"Karena kita ketahui bersama bahwa serangan siber sering datang dari berbagai arah dan berpotensi untuk melumpuhkan sistem pemerintahan. Tapi juga, bisa mengancam kerahasian data dan pada akhirnya akan mengganggu pelayanan publik. Oleh karena itu kita semua wajib dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem informasi dan data kita aman dari segala ancaman,"ucap Nugroho.

Melalui kegiatan ini, Kadis Kominfo berharap akan mendapatkan pengetahuan terkini dan terbaru dan bagaimana praktik-praktik untuk melindungi aset informasi masing-masing.

"Mari kita jadikan acara ini sebagai sarana untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam membangun ekosistem siber yang kuat dan terpercaya di seluruh wilayah Papua Selatan," sambungnya.

_{Baca Juga : ZA, Residivis di Merauke Dibedil Timah Panas Usai Curi Motor}

Dengan begitu, tambah dia, secara bersama bisa mewujudkan pemerintahan digital yang aman, inovatif demi kemajuan Provinsi Papua Selatan.(Get)