Merauke - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) RI, Hj Arifah Choiri Fauzi membahas masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama Pemrov Papua Selatan.

Rapat koordinasi lintas stakeholder Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI itu berlangsung di Swissbel-hotel Merauke, Jumat (22/8/2025) malam.

Gubernur Apolo Safanpo menyampaikan kemepatan yang baik ini Mentri PPS berkenan berdiskusi tentang masalah dan bagaimana perhatian terhadap pemberdayaan perempuan dan anak yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat.

"Kita akan lebih banyak memberikan waktu kepada Menteri PPA memberikan arahan terkait apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," ujar Apolo.

Menteri PPA RI, Hj Arifah Choiri Fauzi mengatakan pihaknya ingin berdiskusi sinergi dan kolaborasi program ke depan, sebab masalah perempuan dan anak menjadi tanggung jawab bersama.

"Pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada satupun kementerian/lembaga yang sukses berjalan sendiri," kata Menteri PPA.

Untuk itu, penyelesaian persoalan tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian/lembaga tetapi harus berkolaborasi secara bersama.

Dia menambahan, indeks pembangunan gender di Papua Selatan pada 2024 berada di 83,76 dengan capaian tertinggi di Kabupaten Merauke berada di posisi 89,83, sedangkan capaian terendah berada di Kabupaten Asmat dengan capaian 68,4.

Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di Kabupaten Merauke berada di 0,412 lebih rendah dari tingkat nasional, dan paling tinggi berada di Kabupaten Mappi sebesar 0,616.

Menteri PPA mengajak pemerintah daerah memperkuat kebijakan dan responsif serta ekslusif. Kemudian pendidikan anak di Papua Selatan, pada 2023 tercatat 68,873 lebih tinggi angka nasional di 63,83.

Dari sisi perlindungan perempuan dan anak, menurut dia, dari laporan yang diterima melalui sistem online dari data yang diterima di 2024 di Kabupaten Merauke tercatat 43 korban kekerasan anak, sementara perempuan sebanyak 63 korban kekerasan. 

_{Baca Juga :} 

"Untuk itu, kami berharap peran dari unit pelaksana teknis agar korban kekerasan berani melaporkan kasus yang dialami," ujarnya.(Get)