Merauke - Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Selatan, Yoseph Yanawo Yolmen mendorong pelaku bisnis Kontraktor lokal Orang Asli Papua (OAP) mengisi ruang pembangunan melalui dana Otsus tahap dua.

Guna mencapai target tersebut, Kepala BP3OKP melakukan pertemuan dengan pihak Kontraktor Orang Asli Papua, Kamis, (25/9/2025) di Kantor BPP Merauke. Pertemuan itu juga dihadiri dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) yang mengelola pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan, Anggota DPRK Merauke, MRPS, Bappeda Kabupaten Merauke dan pihak terkait.

Tujuan dari pertemuan ini adalah bagian dari implementasi tugas BP3OKP yakni melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap pelaksanaan Otsus Papua untuk memastikan pemanfaatan dana yang efektif, serta mendorong percepatan pembangunan di Tanah Papua melalui tiga misi: Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.

"Kita ingin pada Otsus tahap dua ini benar-benar orang asli Papua khususnya para kontraktor orang asli Papua diberi kesempatan dan ruang untuk berkompetitif secara baik," ujar Kepala BP3OKP dalam arahannya.

Dalam audiens dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Umum Badan Pengarah Percepatan Pembangunan menegaskan bahwa percepatan yang menjadi prioritas bagi OAP harus dibantu dalam rangka meningkatkan taraf hidup OAP dalam hal ini pelaku bisnis Kontraktor lokal.

^{_{Pertemuan Kepala BP3OKP Papua Selatan dengan Asosiasi Kontraktor OAP Merauke}}

Sehingga, lanjut Yoseph, hal tersebut sebagai implementasi amanah asta cita keempat presiden yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilita.

"Saat ini sedang berlangsung proyek strategis nasional (PSN), kemudian ada Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) maka kontraktor OAP harus dilibatkan. Tujuan agar uang beredar di Papua Selatan dan terjadi daya saing di selatan. Jangan sampai kita hanya dapat ampas. Kita harapkan pengelolaan dana Otsus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan mencapai target serta meminimalisir risiko ketidaktepatan penggunaan dalam mencapai Otonomi Khusus," tegas Kepala BP3OKP.

Namun, dalam setiap pekerjaan ada regulasi dan ketentuan yang wajib dipenuhi. Seperti yang dijelaskan perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional Papua Selatan bahwa ada persyaratan untuk mendapatkan satu pekerjaan. Saat ini BPJN pada umumnya sudah menerapkan e-katalog Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Para kontraktor harus mendaftar perusahan terlebih dahulu di Ekatalog. Lalu begitu ada paket yang ditayangkan, pemilik perusahan langsung melakukan penawaran dan mengikuti persyaratan lelang. Kemudian akan dinilai oleh tim penilai dengan melihat harga, peralatan dan kelengkapan untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Namun dalam proses ini banyak kontraktor yang gugur, salah satunya karena tidak memiliki alat AMP.

AMP adalah Asphalt Mixing Plant, yaitu fasilitas atau pabrik yang memproduksi aspal hotmix untuk kebutuhan konstruksi jalan dan infrastruktur. Sehingga yang lolos seleksi hanya perusahaan yang sama karena secara ketentuan persyaratan mereka lengkap.

"Kalau salah satu faktor saja tidak memenuhi, akan disaing sama kontraktor lain. Karena itu sistem dari pusat jadi kalau tidak ada AMP langsung ditolak." 

Persoalan ini diharapkan ada solusi yang bisa dipecahkan dalam forum tersebut sehingga ke depan nanti ada model yang lebih disederhanakan agar tidak memberatkan kontraktor OAP yang belum memiliki AMP. Atau juga diperlukan regulasi berupa Perdasus yang mengatur terkait kebijakan khusus di daerah.

Poin berikut, perlu juga ada pendampingan dan peningkatan SDM OAP agar mandiri mengelola perusahaan sendiri bukan diberikan ke pihak kedua. OAP diminta berbenah diri dalam berinvestasi dan mengupgrade kemampuan dan pengetahuan supaya mampu bersaing dan beradaptasi dengan segala perubahan, serta bantuan alat berat bagi kontraktor OAP.

Baca Juga : Hasil Kajian Timbulan Sampah Merauke Menunjukan Bahwa Sisa Makanan Sebagai Komposisi Terbesar

Dari keluhan, masukan dan saran yang disampaikan dalam forum tersebut akan ditindaklanjuti BP3OKP ke tingkat pusat guna mendapatkan jawaban sebagai solusi atas persoalan yang dirasakan di daerah. Namun sebelum itu, akan dibentuk tim yang akan melengkapi data base kontraktor OAP. BP3OKP juga akan menindaklanjuti dengan pemangku kepentingan di daerah sebelum dibawa ke pusat.(Get)