Merauke - Bawaslu Papua Selatan menyelenggarakan forum penguatan kelembagaan bersama mitra dengan tema, meneguhkan sinergitas untuk membangun demokrasi menuju Pemilu dan pemilihan yang berkeadilan dan bermartabat.

Forum diikuti unsur penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, partai politik, media masa, serta tokoh masyarakat. Kegiatan dikemas dengan rangkaian diskusi dan penguatan kapasitas secara penuh berlangsung di SwissbelhotelMerauk, Jumat, 24-25 Oktober 2025. 

Forum ini diharapkan melahirkan gagasan, komitmen dan sinergi nyata dalam menjaga demokrasi yang jujur, adil, konstruktif dan bermartabat di Papua Selatan.

Ketua Bawaslu Papua Selatan, Marman mengatakan tujuan kegiatan adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu maupun pemilihan 2024 untuk keseluruhan Bawaslu dari Pusat sampai di tingkat adhoc.

Selain itu, juga untuk menyamakan persepsi antara pengawas dengan stakeholder, mitra kerja Bawaslu agar lebih kompak dan konkret dalam melaksanakan pengawasan sehingga pelaksanaan Pemilu maupun pemilihan dapat berjalan sesuai regulasi yaitu jujur, adil dan bermartabat.

Ia mengakui dalam pengawasan yang dilakukan Bawaslu masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Salah satunya keterbatasan SDM, dan letak geografis yang sulit untuk melakukan pengawasan secara kontinyu terhadap pelaksanaan pemilihan dan Pemilu.

Kesempatan berikut, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Dayanto menyampaikan, forum harus dimanfaatkan untuk saling sharing pengawasan yang sudah dilakukan beserta catatan perbaikan ke depan yang harus dibenahi sehingga pertemuan ini ada manfaat dan berkontribusi pada penguatan demokratis di Papua dan nasional.

Anggota Komisi II DPR RI, Indra Jaya yang juga hadir memperkenalkan bahwa tanggungjawab Komisi II DPR RI adalah menangani soal politik bersama dengan KPU dan Bawaslu, DKPP Kemendagri sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI.

"Kami datang saat ini dengan mitra kerja Bawaslu salah satunya melaksanakan kewajiban kami sebagai anggota DPR untuk tugas pengawasan," pungkasnya.

Baca Juga : MediaConnect 2025: Bukan Soal Siapa yang Viral, Tapi Siapa yang Kredibel

Dengan demikian lanjut dia, diharapkan peran Bawaslu lebih kuat bukan hanya mengeluarkan rekomendasi tetapi ke depan akan menghasilkan produk hukum yang berkekuatan tetap yang setara dengan penyelenggara dari KPU.(Get)