Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Papua, Drs. Daniel Pauta menerangkan, dirinya tidak mengetahui  secara pasti persoalan hingga Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) Merauke tidak mendapat anggran di APBD induk 2018.

 

Sebelumnya, dia mengakui bahwa pernah menjelaskan saat dialog bersama dewan terkait anggaran untuk Yayasan St.Antonius atau Yasanto. Sedangkan KPAD memang tidak termasuk dalam daftar penerima APBD Induk 2018.

 

"Tidak menutup kemungkinan, KPAD bisa berkolaborasi dengan Yasanto dalam mengelola anggaran itu," ucap Daniel Pauta di Merauke, Senin (20/08). 

 

Katanya, KPA masih punya kesempatan di APBD perubahan, namun nominalnya akan disesuaikan dengan kemampuan anggran yang tersedia dan mempertimbangan sisa waktu untuk pelaksanaan program yang tidak dijalankan.

 

Mengenai temuan BPK bahwa tidak dibenarkan kalau ada organisasi mendapatkan bantuan atau hibah berulang-ulang, Sekda mengatakan organisasi tersebut (Yasnto) kontribusinya sangat besar untuk pemerintah daerah atau negara sehingga masih wajar untuk tetap diberikan bantuan.

 

"Tahun sebelumnya, baik KPA maupun Yasanto sama-sama mendapatkan anggran. Tahun ini, saya tidak tahu, kenapa KPA tidak masuk, sementara itu jelas diketuai oleh bupati," tandas Sekda.