Merauke - Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah, menegaskan bahwa HIV/AIDS bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi merupakan persoalan kemanusiaan, masa depan generasi, dan tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara lintas sektor.

Hal tersebut disampaikan Fauzun saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Stakeholder Mitra LSM dalam rangka penanganan darurat kasus HIV/AIDS di Kabupaten Merauke, dengan tema “Sinergi Multisektor dalam Menekan Angka Penularan dan Pendampingan bagi ODHiV serta Menghapus Stigma”, Kamis (13/8/2026), di Auditorium Merauke.

Fauzun mengatakan, Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) terus berupaya menekan penularan dan penyebaran HIV/AIDS. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, HIV/AIDS mulai masuk ke Papua sejak 1992 dan hingga kini telah tercatat sekitar 3.210 kasus. Sementara sepanjang Januari hingga Juli 2026, terdapat 89 kasus baru yang terdeteksi.

“Pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri. Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh mitra, baik Dinas Kesehatan, organisasi masyarakat, LSM, NGO, yayasan maupun berbagai pihak yang selama ini memberikan perhatian terhadap penanggulangan HIV/AIDS,” ujarnya.

Ia mengapresiasi kontribusi berbagai lembaga, termasuk Yayasan Yansanto, dan mitra lainnya yang selama ini telah bekerja bersama pemerintah daerah.

Menurut Fauzun, upaya menuju Merauke Zero HIV/AIDS 2030 harus dimulai dengan memperkuat langkah preventif. Sosialisasi dan edukasi harus dilakukan secara masif serta berkelanjutan dan tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi seluruh lapisan masyarakat.

Dinas Kesehatan, kata dia, memiliki peran penting dalam pencegahan. Demikian pula Dinas Pendidikan karena lingkungan sekolah merupakan ruang strategis untuk memberikan edukasi sekaligus perlindungan kepada generasi muda.

Fauzun juga menyoroti kelompok ibu rumah tangga yang berdasarkan data menjadi salah satu kelompok yang banyak terdampak HIV/AIDS. Menurutnya, perlindungan terhadap ibu rumah tangga berarti sekaligus melindungi masa depan keluarga dan generasi.

Selain pencegahan, ia menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi orang dengan HIV (ODHiV), termasuk memastikan mereka menjalani pengobatan secara tuntas.

“Sering kali orang yang terinfeksi HIV/AIDS mengalami keputusasaan dan akhirnya berhenti mendapatkan pengobatan. Di sinilah pemerintah dan seluruh mitra harus hadir untuk memastikan mereka mendapatkan pengobatan dan pendampingan secara berkelanjutan,” katanya.

Hapus Stigma terhadap ODHiV

Persoalan lain yang tidak kalah penting, lanjut Fauzun, adalah stigma negatif terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Stigma dapat membuat penderita semakin tertekan dan berpotensi menghentikan pengobatan.

Ia mengajak masyarakat membangun lingkungan pendampingan yang lebih baik karena ODHiV tetap memiliki kesempatan untuk hidup, berkarya dan melanjutkan cita-citanya.

“Mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup, untuk berjuang, untuk berkarya, dan untuk melanjutkan mimpi-mimpi mereka,” tegasnya.

Karena itu, Fauzun berharap FGD tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Forum tersebut harus menghasilkan komitmen bersama serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah, KPA, organisasi masyarakat, NGO, LSM, dunia pendidikan, tokoh agama dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga meminta Satpol PP meningkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan maupun lokasi lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan SOP. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah diminta mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku.

Fauzun mengakui bahwa pemerintah tidak dapat mengetahui secara pasti sumber setiap penularan HIV/AIDS. Namun, ia meyakini persoalan tersebut dapat ditangani lebih baik apabila seluruh sektor menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal. Lindungi Anak dan Perkuat Peran Sekolah. Perhatian khusus juga diberikan terhadap munculnya kasus HIV/AIDS pada anak usia sekolah.

“Beberapa waktu lalu kita juga mendapatkan informasi mengenai adanya anak usia sekolah yang telah terinfeksi HIV/AIDS. Hal ini tentu sangat memprihatinkan kita semua, khususnya sebagai orang tua dan sebagai perempuan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut mempertegas pentingnya peran sektor pendidikan dalam memberikan perlindungan dan edukasi kepada peserta didik. Kerja sama antara OSIS dan KPA yang selama ini telah berjalan, kata Fauzun, perlu terus diperkuat dan diperluas. Sekolah-sekolah juga diharapkan aktif memberikan edukasi kepada siswa mengenai kesehatan, perilaku berisiko serta upaya melindungi diri.

Selain itu, Kementerian Agama dan para pemuka agama dinilai memiliki tanggung jawab moral dan etika dalam memberikan pembinaan kepada generasi muda. Nilai-nilai agama, moral dan etika perlu terus ditanamkan agar anak-anak memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk melindungi dirinya.

Fauzun juga mengingatkan bahwa perubahan pola mobilitas masyarakat, termasuk masyarakat yang datang dari wilayah luar, harus menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi penanggulangan HIV/AIDS. Kebijakan dan langkah pencegahan harus disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.

“Penanggulangan HIV/AIDS adalah tugas kita bersama. Tidak ada satu institusi yang mampu bekerja sendiri. Kita membutuhkan kerja kolaboratif, sinergi dan semangat gotong royong dari seluruh pihak,” katanya.

Baca Juga: TMMD ke 129 Ditargetkan Rampung 100 Persen, Kendala Mobilisasi Material Jadi Tantangan

Ia berharap FGD tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan cita-cita Merauke menuju Zero HIV/AIDS 2030.(Get)