Merauke, 24 Oktober 2026 — Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Gadjah Mada (UGM) 2026 menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tingkat kawasan untuk merumuskan prioritas intervensi pembangunan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas di Kawasan Transmigrasi Muting, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari tiga distrik, yaitu Ulilin, Muting, dan Eligobel, dalam proses validasi temuan lapangan serta penilaian kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi wilayah dan aspirasi masyarakat.

Suasana pelaksanaan FGD tingkat kawasan yang melibatkan perwakilan Distrik Ulilin, Muting, dan Eligobel di Aula Distrik Ulilin, Sabtu (24/10/2026). Foto: Dok. Tim 18 Patriot Koridor Pangan

FGD yang berlangsung di Aula Distrik Ulilin pada Sabtu (24/10/2026) ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian kegiatan survei yang telah dilaksanakan oleh TEP UGM sejak Agustus 2026. Kegiatan tersebut mencakup inventarisasi kondisi jalan dan jembatan, analisis jaringan dan konektivitas wilayah, serta survei rumah tangga dan rantai pasok untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan hambatan pengembangan ekonomi kawasan. Hasil survei menunjukkan bahwa sejumlah persoalan infrastruktur masih memengaruhi kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan akses terhadap pelayanan dasar. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi tim untuk menyusun dan membahas usulan penanganan bersama para pemangku kepentingan di tingkat kawasan.

Masyarakat Terlibat Langsung dalam Penilaian Prioritas

Salah satu agenda utama FGD adalah penilaian tingkat urgensi (Urgency) dan dampak (Impact) terhadap berbagai permasalahan serta usulan intervensi pembangunan yang telah diidentifikasi melalui hasil survei lapangan.

_{Peserta FGD melakukan penilaian Urgency dan Impact terhadap sejumlah permasalahan infrastruktur berdasarkan tingkat kebutuhan penanganan dan dampaknya bagi masyarakat.} Foto: Dok. Tim 18 Patriot Koridor Pangan

Penilaian dilakukan secara partisipatif oleh peserta dari ketiga distrik dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan penanganan suatu permasalahan serta besarnya manfaat yang diharapkan apabila intervensi pembangunan dilaksanakan. Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam memberikan pertimbangan terhadap usulan penanganan yang dinilai paling dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian Urgency dan Impact, sejumlah persoalan infrastruktur memperoleh perhatian tertinggi, di antaranya kerusakan jembatan akibat kebakaran, kondisi jalan tanah yang berdebu dan memiliki permukaan tidak stabil, serta keberadaan lubang besar dan tikungan jalan yang belum dilengkapi perlengkapan keselamatan memadai.

Dokumentasi salah satu kondisi infrastruktur jalan atau jembatan yang menjadi perhatian utama dalam penilaian Urgency dan Impact di Kawasan Transmigrasi Muting (Jembatan poros Kampung Baidub-Kirely). Foto: Dok. Tim 18 Patriot Koridor Pangan

Permasalahan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi menghambat pergerakan masyarakat, meningkatkan risiko kecelakaan, serta memengaruhi kelancaran distribusi barang dan aktivitas perekonomian antarkampung maupun antardistrik. Koordinator Tim menjelaskan bahwa penentuan prioritas menjadi penting karena ketersediaan infrastruktur belum selalu diikuti dengan kondisi dan layanan yang andal. “Ketersediaan infrastruktur belum tentu menjamin keandalan aksesibilitas suatu wilayah. Di sisi lain, tidak seluruh kerusakan jalan dan jembatan dapat ditangani secara bersamaan karena adanya keterbatasan sumber daya dan perbedaan tingkat kebutuhan. Oleh karena itu, pendekatan Urgency–Impact–Feasibility (UIF) digunakan untuk membantu menentukan intervensi pembangunan yang paling mendesak, memberikan dampak terbesar bagi masyarakat, serta memungkinkan untuk dilaksanakan,” jelas Koordinator Tim Ekspedisi Patriot UGM 2026.

Hasil Penilaian Disepakati Bersama dalam Berita Acara

Sebagai hasil kegiatan, peserta FGD bersama Tim Ekspedisi Patriot UGM menyepakati hasil penilaian Urgency dan Impact yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara kesepakatan tingkat kawasan.

Dokumentasi berita acara kesepakatan hasil penilaian Urgency dan Impact bersama perwakilan peserta FGD tingkat kawasan dari Distrik Ulilin, Muting, dan Eligobel. Foto: Dok. Tim 18 Patriot Koridor Pangan

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil penting FGD karena memberikan dasar penentuan prioritas yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus hasil analisis teknis tim. Berita acara ini juga berfungsi sebagai dokumentasi hasil pembahasan bersama yang akan digunakan dalam tahapan kajian dan koordinasi selanjutnya. Hasil penilaian tingkat kawasan kemudian akan diintegrasikan dengan aspek Feasibility atau kelayakan pelaksanaan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan instansi teknis terkait. Penilaian kelayakan tersebut diperlukan untuk mempertimbangkan aspek teknis, kewenangan, kelembagaan, pendanaan, serta kesesuaian usulan dengan perencanaan pembangunan daerah.

Menjembatani Kebutuhan Masyarakat dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan FGD tingkat kawasan menjadi langkah penting dalam menjembatani hasil kajian dan kebutuhan masyarakat dengan proses perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Hasil kesepakatan yang telah diperoleh akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama Pemerintah Kabupaten Merauke dan instansi terkait untuk melakukan validasi teknis, menilai kelayakan intervensi, serta mengidentifikasi peluang tindak lanjut melalui program pembangunan daerah. Selain menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan (policy brief), hasil kegiatan ini juga akan mendukung penyusunan Indeks Kesiapan Infrastruktur dan Aksesibilitas Spasial (IIKT).

Baca Juga: Tim Ekspedisi Patriot Dorong Difusi Inovasi Mesin Parut dan Peras Sagu di Kampung Ivimahad

Indeks tersebut dikembangkan untuk menggambarkan tingkat kesiapan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah dalam mendukung distribusi logistik serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Melalui pendekatan berbasis data dan partisipasi masyarakat, Tim Ekspedisi Patriot UGM PS018 berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada identifikasi permasalahan, tetapi dapat menjadi masukan yang terarah dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Tim Ekspedisi Patriot Tahun 2026 PS018 melalui kerja sama Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia dan Universitas Gadjah Mada dalam mendukung pembangunan kawasan transmigrasi yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.