Merauke - Pemerintah Kabupaten Merauke menghibahkan lahan seluas kurang lebih sembilan hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Merauke. Lahan tersebut berlokasi di sekitar Stadion Katapal Merauke dan saat ini telah memasuki tahap persiapan pembangunan.
Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan Sosialisasi Program Sekolah Rakyat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Merauke, Selasa, (3/11/2026).
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah sedang mempersiapkan lahan, termasuk melakukan pengujian sondir untuk mengetahui kekuatan dan kelayakan tanah sebelum pembangunan gedung sekolah dilaksanakan.
"Rencananya bulan ini, kalau bisa, seluruh persiapan standar sudah selesai sehingga pembangunan Sekolah Rakyat bisa mulai dilaksanakan. Lokasinya berada di sebelah Stadion Katapal Merauke. Pemerintah Kabupaten Merauke telah menghibahkan tanah kurang lebih sembilan hektare untuk pembangunan sekolah tersebut," ujarnya di Auditorium kantor bupati setempat.
Kehadiran Sekolah Rakyat menurutnya merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus di bidang pendidikan.
Ia mengatakan, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional yang langsung ditangani oleh Kementerian Sosial. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa program strategis nasional tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
Yoseph menjelaskan, sebagian besar masyarakat masih berada pada kelompok kesejahteraan sosial desil lima ke bawah. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan kebijakan yang memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang masuk dalam kategori desil satu dan dua.
Bahkan, menurutnya, persyaratan masuk Sekolah Rakyat tidak semata-mata didasarkan pada kemampuan atau nilai akademik siswa, tetapi lebih mengutamakan anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
"Ketika kami bertemu dengan Bapak Menteri, beliau menyampaikan bahwa syarat masuk Sekolah Rakyat bukan nilai akademik. Tetapi anak-anak yang memang membutuhkan perhatian kita semua," ungkapnya.
Bupati berharap, melalui program tersebut, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Merauke dapat semakin meningkat. Meskipun hasilnya belum dapat dirasakan dalam waktu dekat, ia optimistis manfaatnya akan terlihat dalam 10 hingga 15 tahun mendatang.
Ia berharap anak-anak yang saat ini memperoleh kesempatan belajar melalui Sekolah Rakyat kelak dapat menjadi generasi penerus kepemimpinan daerah sekaligus berperan sebagai aktor pembangunan di Kabupaten Merauke.
Selain itu, Yoseph juga menyampaikan informasi mengenai peluang bagi lulusan Sekolah Rakyat untuk memperoleh kuota khusus masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), sebagaimana informasi yang diterimanya dari Menteri terkait.
"Kita berdoa mudah-mudahan dari adik-adik yang saat ini bersekolah di Sekolah Rakyat bisa menjadi orang-orang terpilih untuk mengisi kuota yang tersedia," harapnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta seluruh tenaga pendidik Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke yang selama satu tahun telah menjalankan kegiatan pendidikan meskipun masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan menggunakan gedung milik Pemerintah Kabupaten Merauke.
Ia juga mengajak seluruh unsur masyarakat, termasuk TNI, Polri, instansi sipil, BUMN, BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan untuk ikut memberikan perhatian serta dukungan terhadap keberlangsungan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk keterlibatan, termasuk kemungkinan penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu memenuhi kebutuhan sekolah.
Sementara itu, kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan mengenai kebijakan, tujuan, manfaat, mekanisme, serta persyaratan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Kegiatan ini juga menjadi sarana membangun koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Merauke, sekaligus mengidentifikasi kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
Peserta sosialisasi terdiri dari unsur pemerintah provinsi dan kabupaten, TNI-Polri, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur distrik dan kelurahan, tenaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dan dapat mengambil bagian dalam menyukseskan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Merauke sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.(Get)
0 Komentar
Komentar tidak ada