Berdasarkan data yang tertera di Aplikasi E-PPBGM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), tercatat 22 anak stunting berada di wilayah Puskesmas Samkai Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke, dengan penyumbang terbesar berada pada wilayah kumuh.

Data tersebut masih merupakan data sementara, dilihat dari persentase tingkat kesadaran memeriksakan anak ke posyandu baru mencapai 52 persen. Sehingga, dimungkinkan masih banyak lagi anak dengan kondisi stunting di wilayah itu yang belum terdata.

"Tingkat kesadaran memeriksakan diri rutin ke posyandu baru mencapai 52 persen, sehingga keberadaan anak stunting belum terpantau dan terdata sepenuhnya," terang Kepala Puskesmas Samkai Paskalina Tikalaka, SKM, Senin (07/06) dalam Evaluasi Kinerja Konvergensi Penanganan dan Pencegahan Stunting Tahun 2021 pada wilayah Puskesmas Samkai, yang dilaksanakan BAPPEDA LITBANG Kabupaten Merauke.

Berkaitan dengan itu, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Romanus Kande Kahol, S.IP,M.Si bersama pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas Samkai melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait data Anak Kategori Stunting (tinggi badan anak lebih rendah atau kerdil dari standar usianya akibat kurang gizi).

Berkenaan dengan hal tersebut, perhatian ekstra juga perlu diberikan pemerintah menyangkut kesehatan dasar masyarakat, khususnya periode awal pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Papua. Sebagaimana yang ditetapkan Pemkab Merauke melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Stunting untuk 40 Kampung Lokasi Prioritas (Lokpri) Penanganan dan Pencegahan Stunting Kabupaten Merauke Tahun 2021, sebagai dasar prioritas perencanaan pembangunan untuk tahun 2022.

Romanus mengatakan, sebanyak 12 titik daerah kumuh di seputaran Kota Merauke turut andil dalam angka kasus stunting. Kondisi ini dipengaruhi oleh pola hidup, pola makan, sanitasi dan beberapa faktor lainnya yang akhirnya berdampak pada bertumbuhkembangnya anak.

"Dibutuhkan kerjasama serta peran aktif dati lintas sektor, bukan hanya Dinas Kesehatan. Harus juga jajaran SKPD terkait lainnya, PKK, Distrik, Kelurahan termasuk mensuport Tenaga Kader Kesehatan yang sesungguhnya mempunyai fungsi terdepan," pungkas Romanus Kahol. (Get)