Merauke, - Ketua Sub Koordinator Bidang Peralatan PON XX Papua Klaster Merauke, Majinur mengatakan peralatan Cabor PON Klaster Merauke yang pengadaannya dari APBN melalui Kemenpora hanya bersifat pinjam pakai.

Peralatan tersebut dihibahkan dari Kemenpora ke Gubernur Papua melalui Dispora Provinsi dan Dispora memberi pinjam pakai ke PB PON, selanjutnya PB PON pinjam pakaikan ke TD. Usai kegiatan enam cabor yang diperlombakan di Merauke seperti wushu, anggar, gulat, catur,bermotor dan bola kaki putri, selanjutnya segala peralatan diinfentarisir kembali untuk dijadikan bahan pemeriksaan berkaitan dengan penatan dan pendataan aset.

Namun ada kekhususan untuk peralatan yang melekat di venue-venue, menurut Majinur seyogyanya tetap dihibahkan untuk Merauke karena tidak bisa diambil dari venue. Bupati Merauke sendiripun menginginkan bahwa baik peralatan yang melekat di venue maupun yang tidak harusnya dihibahkan. 

"Kemarin sudah saya siapkan surat ke Gubernur menyampaikan bagaimana perkembangan olahraga ke depannya di Merauke, perlu ada suport dalam rangka meningkatkan minat generasi muda untuk berkembang di bidang olahraga," ujar Majinur, Selasa (12/10) di Media Center PON XX Klaster Merauke.

Lanjut, Majinur berkata Merauke mempunyai venue yang cukup representatif dan menjanjikan untuk pengembangan oleharaga bagi masyarakat, sehingga sangat butuh dukungan peralatan yang memadai. Oleh karena itu, peralatan yang sudah ada termasuk ratusan unit motor yang dipakai dalam cabor bermotor PON Papua di Merauke diharapkan diserhakan ke Pemda Merauke agar dapat dan mendukung pembinaan atlet ke depan. 

Alasan lain yang disebut Majinur bahwa nilai transortasi pemindahan barang ke Merauke sudah memakan biaya cikup besar. Jika harus dikembalikan, otomatis membutuhkan biaya yang besar juga. Akan jauh lebih efektif jika peralatan tersebut jadi milik daerah, ujarnya.

"Biaya sewa gudang penyimpanan semua peralatan selama 9 bulan saja mencapai Rp 800.000.000," ucap Majinur.

Namun, Majinur sangat menyadari bahwa untuk menghibahkan peralatan PON harus melalui prosedur, karena ini barang negara bersumber dari APBN, sehingga harus hati-hati agar tidak mengalami kendala di kemudian hari.(Get)