Merauke - Sebagai kepala daerah, Bupati Merauke Romanus Mbaraka tidak tutup mata terhadap setiap persoalan yang terjadi di daerah terutama maslah ulayat. 

Salah satunya, masalah ulayat di Kantor Dinas Perikanan Merauke yang sementara ini masih belum tuntas dan dilakukan pemalangan oleh pemilik tanah hingga memblokade jalan masuk di pelabuhan perikanan dan menuju pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) . Upaya yang dilakukan Romanus adalah mengclearing masalah tersebut apakah sesuai prosedur hukum untuk pemerintah menyelesaikan atau murni di luar dari pelepasan adat yang sudah dilakukan.

"Ini lagi diteliti. Pada dasarnya pemerintah pasti membantu rakyat tetapi lewat prosedur yang ada. Apakah ada orang yang menghasut mereka untuk kepentingan dia, itu tergantung. Tapi, kami akan tetap meluruskan kepentingan rakyat di atas segalanya dengan tidak melalaikan prosedur hukum yang berlaku," terang Romantis Mbaraka di Merauke, Kamis (25/11).

Sebagai aparat pemerintah ia menegaskan bahwa TNI, Polri, pemerintah daerah dan semua pihak punya kewajiban mencintai negara, melindungi semua objek vital negara.

"Rakyat wajib kita atur dan kita tidak menyusahkan rakyat karena itu bagian tugas negara adalah memakmurkan rakyat dan di situ kita hadir baik apartur TNI, Polri maupun PNS," pungas Romanus.

Lanjut kata Romanus komunikasi intens terus dilakukan dengan pemerintah pusat terkait situasi yang terjadi di daerah untuk sama-sama menjadi perhatian. Romanus juga sudah meminta kepada pemilik ulayat agar memberikan toleransi kepada petugas PLN untuk bisa mengisi bahan bakar melalui jalur yang dipalang tersebut demi kepentingan banyak orang.(Get)