Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekaligus Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Jenderal TNI (Purn) DR.Wiranto,SH didampingi Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo,SH meresmikan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2018 di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, Senin (16/4).

Sebagai kawasan terdepan di wilayah timur permasalahan yang dihadapi di kawasan perbatasan kabupaten Merauke antara lain, masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, kurangnya sarana prasarana dasar seperti jalan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih dan telekomunikasi. Rawan terhadap illegal trading dan transnasional crime, kurangnya sara transportasi dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.

“Pelaksanaan Gerbangdutas dimaksud adalah mensosialisasikan kebijakan dan program pembangunan kawasan perbatasan Negara. Menyerap aspirasi dan melakukan peninjauan secara sampling untuk menemukendali berbagai permasalahan pengelolaan perbatasan Negara dan merumuskan solusi pemecahannya secara terpadu tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelas Menkopolhukam,Jenderal TNI (Purn) Wiranto dalam sambutannya.

Kegiatan Gerbangdutas, lanjut Wiranto sangat penting untuk memperlancar anatomi tubuh Negara dari pusat sampai daerah. Sebagaimana agenda prioritas nasional Nawacita ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.  Ia menjelaskan saat ini Indonesia menghadapi banyak ancaman yang lebih beragam, lebih tidak    terlihat tetapi sangat fatal. Salah satunya serangan narkoba terjadi luar biasa di Indonesia.

”Indonesia, banyak sekali pintu masuk narkoba melalui jalur tikus karena perbatasannya lemah, tidak terawasi dengan baik. Selain itu, masih kurang jumlah penduduk di wilayah perbatasan Negara dan kurang jumlah militer dan polisi yang bertugas di wilayah tersebut.” Ia menyebutkan, alasan utama adalah kurangnya infrastruktur pendukung.

Untuk itu, di jaman pemerintahan Presiden Jokowi-JK menggenjot pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan laut dan udara di perbatasan yang dilakukan secara bertahap. Untuk itu dibangun Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI untuk mensinergikan tujuan tersebut. Berbagai kegiatan telah dan sedang dilakukan agar pembangunan wilayah perbatasan tidak sekedar rencana tapi dapat terlihat hasilnya di lapangan.

“Allhamdulillah buktinya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” ucap Wiranto. Lanjutnya, pengelolaan perbatasan Negara pada alokasi APBN 2018 sebesar 24,9 triliun oleh 27 kementrian lembaga seluruh wilayah perbatasan Indonesia. Anggaran ini diarahkan untuk kebutuhan infastruktur, pemenuhan kebutuhan social dasar, kebutuhan pokok dan kedaulatan pangan serta pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur pemerintahan.

Lebih lanjut Wiranto mengatakan, Gerbangdutas pertama kali dicangangkan tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Utara dan Maluku, 2016 di NTT, 2017 Provinsi Kepulauan Riau dan 2018 di Kabupaten Merauke, Papua. Pencanangan ini dilakukan untuk mencapai keadilan yang merata dan menyeluruh melalui pembangunan semua sector tersebar di seluruh wilayah dan pelosok tanah air, tidak hanya di wilayah tertentu. Sehingga keadilan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Kesempatan tersebuta mengajak masyarakat tidak terpengaruh isu hoax yang bisa memecah kesatuan NKRI. Pencanagan berlangsung di Halaman Kantor Bupati Meruke ditandai dengan pemukulan tifa dan pembukaan selubung program/kegiatan K/LTA.2018 yang dihadiri Pejabat Organisasi Perangkat Daerah pengelola perbatasan di 13 Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota, Forkopimda Provinsi Papua dan Kabupaten Merauke dan para distrik, lurah serta tokoh masyarakat yang ada di Merauke.

Bupati Merauke, Frederikus Gebze mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terimakasih untuk perhatian dari pemerintah pusat dengan meresmikan Gerbangdutas di Merauke. “Dengan demikian, Merauke akan menjadi yang terdepan bukan terbelakang.”

Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis daftar program/kegiatan kepada Bupati/Walikota kawasan perbatasan Provinsi Papua, penandatanganan prasasti hasil pelaksanaan kegiatan K/LTA 2018 di Provinsi Papua. Sekaligus dirangkaikan dengan peresmian kegiatan Kementrian/LPNK TA.2017 yang ada di Kabupaten Merauke secara simbolis.