Berita Utama

Kebutuhan ASN PPS Tidak Perlu dari Provinsi Induk

Merauke - Sekretaris Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) Alberth Rapami berpendapat, rencana ekspansif (penyebaran) Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Povinsi Papua ke provinsi baru yakni PPS sebaiknya tidak perlu dilakukan. 

Pemenuhan kebutuhan ASN untuk provinsi baru ini lebih prioritas untuk empat kabupaten di selatan yakni Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat. 

Sebelumnya, kata Alberth, Ketua Tim Transisi menginformasikan bahwa kebutuhan pegawai akan diambil dari tiga sumber yaitu dari provinsi induk, kementrian dan lembaga dan dari daerah kabupaten. 

"Kalau menurut saya sebaiknya yang dari Provinsi Papua tidak usah. Karena SDM di kabupaten pada empat cakupan wilayah sudah siap. Dan kita tahu perjuangan PPS tidak pernah direstui provinsi induk, kenapa harus setelah provinsi ini jadi baru dari provinsi induk berbondong-bondong datang ke sini," tandas Alberth, Kamis (29/9/2022). 

Saat ini, data relokasi ASN dari empat kabupaten di Selatan Papua sudah masuk sekitar 700 lebih dari yang dibutuhkan sekitar 1000 lebih ASN. Namun, kekurangannya akan ditindaklanjuti secara bertahap. 

Menurutnya dari jumlah 700 ASN ini dinilai sudah cukup, sebab kalau dilihat dari formasi jabatan yang dibutuhkan hanya 400 untuk Eselon II.a, II.b, Eselon III dan IV, sisanya staf. 

"Maka SDM dari selatan saja sudah siap, " tegasnya lagi.(Get)