Ketua Panitia Khusus Penyelenggara Pendidikan Kabupaten Merauke, Papua Heribertus Silubun menyampaikan, penilaian anggota DPRD Merauke terang buruknya penyelenggaraan pendidikan di kampung-kampung lokal terjauh di Kabupaten Merauke jangan dianggap sebagai opini negatif.
Katanya, penilaian itu berdasarkan data hasil monitoring langsung ke sekolah-sekolah pedalaman, terjauh yang merupakan kampung-kampung masyarakat asli Marind.
"Kalau ada guru-guru yang keberatan, harusnya ini tidak dilihat sebagai opini negatif yang kemudian memojokan para guru. Tapi kita ingin supaya kita sama-sama jujur, mengakui situasi pendidikan yang sementara terjadi," jelas Heribertus, Jumat (29/6).
Hasil monitoring secara menyeluruh yang dilakukan Pansus selanjutnya akan disampaikan secara transparan setelah kegiatan monitoring selesai dilakukan.
Ia menambahkan, yang menjadi keprihatinan saat ini, terbukti bahwa anak-anak Sekolah Dasar yang masuk ke SMP dan SMP ke SMA banyak yang belum lancar membaca, menulis dan menghitung (calistung).
Persoalan lain, data guru penerima tunjangan daerah terjauh, tertinggal dan terisolir (3T) sejak 2 tahun lalu, banyak guru pedalaman tidak laksanakan tugas tapi menuntut diberikan tunjangannya.
"Bahkan ada yang menerimanya dobel, dari APBN dan yang disiapkan pemerintah kabupaten," tandasnya. Hal-hal sesederhana ini menjadi dasar dan menunjukkan ada masalah dalam penyelenggaraan pendidikan khusus sekolah pedalaman.
"Kami harap para kepala sekolah dan guru tidak merasa tersinggung dengan pernyataan dewan, tapi melihat realita secara bersama. Karena persoalan ini sudah lama diangkat tapi belum ada solusi," pintanya.
Katanya lagi, dalam hal ini anggota dewan tidak menyalahkan siapapun, sebaliknya mengajak semua pihak untuk perhatikan semua sisi penyebab masalah sehingga kualitas pendidikan di kampung lokal jauh lebih baik dari waktu ke waktu.
0 Komentar
Komentar tidak ada