Merauke - Menanggapi ketidakpuasan terhadap hasil pleno pemilihan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dilakukan Panpil dan pengawas Panpil PPS, Pj Gubernur Apolo Safanpo mengutarakan bahwa hasil tersebut tidak ada intervensi dari pejabat pemerintah. 

Apolo mengatakan, ketika terjadi atau ada indikasi intervensi terhadap proses pleno MRP PPS dipersilahkan melaporkan oknum pejabat tersebut baik kepada pemerintah maupun pihak berwajib. Saat ini, lanjut Apolo, Panpil dan Panwas PPS sudah berakhir masa kerjanya setelah menyerahkan hasil pleno ke Forkopimda PPS.  

"Selanjutnya, selama satu minggu Forkopimda memberikan pertimbangan terhadap calon-calon yang sudah direkomendasikan oleh Panpil. Hasil pertimbangan akan diserahkan kepada Mendagri sebagai pertimbangan akhir sebelum diusulkan ke Presiden," terang Pj Gubernur PPS, Apolo Safanpo, Rabu (7/6/2023). 

Kembali ditegaskan, Gubernur tidak menetapkan nama-nama yang diserahkan oleh Panpil. Sebab, usulan Panpil bisa saja berubah di Forkopimda Provinsi, demikian pula usulan Forkopimda bisa juga berubah di Kementerian. Untuk itu, masyarakat diajak menghormati setiap tahapan itu.

"Mari kita hargai setiap tahapan," tandasnya.

Sebelumnya Panpil dan Panwas pemilihan MRP tingkat kabupaten melakukan protes yang disampaikan melalui konferensi pers terhadap hasil pleno Panpil dan Panwas MRP PPS yang dinilai tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dalam Pergup.

Pihaknya minta perlu ditinjau kembali dan dilakukan secara transparan.(Get)