Merauke - Pada Desember 2024 lalu telur ayam varietas baru penyumbang inflasi tertinggi di Papua Selatan. Kala itu, harganya telur ayam melambung tinggi, sehingga Pemerintah Provinsi Papua Selatan berupaya mengintervensi pasar.

Hal itu disampaikan Asisten II Setda Papua Selatan, Sunarjo saat mewakili Gubernur Apolo Safanpo membukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka penanganan inflasi se-Provinsi Papua Selatan tahun 2025 yang di koordinir oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan di Hotel Halogen Merauke, Selasa, (10/6/2025).

Sunarjo mengatakan, semenjak Gubernur Apolo masih menjabat sebagai penjabat gubernur, ada empat penugasan ditambah dua penugasan yaitu pertama penurunan angka stunting, kedua pengendalian inflasi.

Dari dua itu, kata dia, yang dibicarakan setiap minggu yakni inflasi yang terjadi. Pada Mei 2025 infasi Papua Selatan 0,4 menduduki peringkat tertinggi.

Infasi secara nasional 0,4 tiga besar tertinggi inflasi. Sementara sebelumnya pada Maret 2025 Papua termasuk deflasi.

"Kalau inflasi pedagangnya makmur sementara rakyat tidak punya pendapatan,"kata dia.

Untuk itu, kata dia, pemerintah selalu memberikan stabilitas dalam pengendalian, angkanya selalu sesuai target nasional.

"Target nasional pada 2025 yakni 1,5 sebenarnya inflasi Papua Selatan rendah,"ujarnya.

Tapi secara nasional lebih rendah dari Papua Selatan. Menurutnya, regional dipengaruhi berbagai faktor di antaranya secara lokal Merauke kota terukur produksinya menurun.

Papua secara umum, prodak dibeberapa tempat juga turun. Sebagai contoh telur ayam. Telur ini termasuk varietas baru yang muncul dalam penyumbang inflasi terbesar di Papua Selatan sejak Desember 2024.

Pada Desember lalu, telur di Merauke harga per rak Rp130 ribu, lantaran saking tingginya, Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengintervensi pasar dengan memberikan sumbangsih transportasi telur dari luar Papua Selatan, kemudian diturunkan menjadi Rp85 ribu, cukup drastis turunnya.

Lebaran Idul fitri tahun ini, harga telur tidak naik, perayaan Idul Adha di 2025 juga harganya tidak naik. Ternyata dicek di lapangan, ada masa regenerasi ayam-ayam itu lebih dari 40 persen.

Maka produksinya hanya hanya 60 persen, berujung telur penyumbang inflasi pada Desember cukup tinggi. Pada 2025 ketika musim rendeng, pala wija penyumbang inflasi terbesar. 

"Saat ini kita diundang selaku Aparat Sipil Negara (ASN) berkontribusi untuk bidang masing-masing dan tugas serta fungsi masing-masing supaya pengendalian inflasi yang melekat langsung pada pimpinan daerah, marwah Gubernur dan Wakil Gubernur harus kita jaga bersama,"ujarnya.

Sunarjo juga menyoroti soal alat dan mesin pertanian (alsintan). Banyak alsintan yang didorong dari pemerintah pusat tetapi tidak maksimal untuk pengolahan lahan. 

"Buktinya, kalau oplah itu 40 ribu hektare ditambah 30 ribu hekatare lahan sawah harusnya 70 ribu hektare lahan yang tertanam di Merauke, tapi kenyataannya tidak seperti itu," kata dia.

Untuk itulah, ASN di kabupaten maupun provinsi mari berkontribusi lantaran degradasinya inflasi di kabupaten terukur juga menjadi poin di tingkat provinsi.

Lebih lanjut dia mengatakan, pada Mei, ikan mujair di Merauke termasuk salah satu penyumbang infalasi namun pengelolaannya belum maksimal. Padahal nyaris semua rawa di Merauke banyak ikan mujair.

Mengacu dari itu, Sunarjo mengajak ASN berkontribusi dengan hati dan berbuat baik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu, satu hal lagi, harga yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Kalau sesuai aturan, kata dia, harga yang ditetapkan pada konsumen akhir harganya 15 ribu tujuh ratus rupiah. Tetapi jangankan di Merauke, di Jakarta Utara dan Lampung harga minyak goreng Rp18 ribu.

"Ternyata minyak goreng, tanah,solar, dan minyak bensin diduga ada lingkaran setan lumayan gede, jangan bermain-main di perminyakan,"tegas Sunarjo.

Melalui kegiatan ini, ia berharap agar ASN yang mengikuti kegiatan memahami tentang konsep dan juga tindakan pengendalian inflasi di unit kerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

"Muaranya adalah bagimana Provinsi Papua Selatan dan empat kabupaten cakupan, pengendalian inflasinya bisa stabil, naik sedikit, turun juga sedikit,"

_{Baca Juga : Bupati Yoseph Minta Kadis Pendidikan Merauke Lakukan Perubahan}

Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di empat cakupan di Papua Selatan, yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Kabupaten Asmat.(Get)