Berita Utama

Asosiasi Sopir Angkot Tolak Kehadiran Maxim di Merauke

Merauke - Asosiasi Sopir Angkutan Kota Provinsi Papua Papua Selatan dan mobil rental melakukan aksi penolakan kehadiran Maxim ke DPR Provinsi Papua Selatan, Kamis, (19/6/2025). 

Maxim adalah sebuah perusahaan teknologi internasional yang menawarkan layanan transportasi daring, dan menawarkan layanan tambahan seperti pesan-antar makanan dan barang, kargo dan lain-lain.

Aksi penolakan tersebut diterima langsung Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silubun dan Wakil Ketua II DPRP Papua Selatan Viktorianus Ohoiwutun, serta Ketua Komisi IV DPRP yang membidangi transportasi, Moses Kaibu. 

Kesempatan itu, Ketua Asosiasi Sopir Angkutan Kota Papua Selatan Fransiskus Xaverius Sarkol mengungkapkan alasan penolakan kehadiran Maxim di Molehuke sebab kehadiran Maxim di Merauke akan mematikan usaha dari para sopir angkutan umum serta mobil rental di Merauke.

Yang paling tidak diterima adalah tarif yang diterapkan oleh Maxim sangat murah, seperti dari Bandara Mopah Merauke ke Jalan Nowari, Maxim hanya kenakan tarif Rp26.000. Sementara kesepakatan dan tarif yang berlaku selama ini untuk jalur keluar dari Bandara Mopah Merauke dikenakan Rp 100.000. 

"Ini akan mematikan kami yang selama ini sudah banyak membantu masyarakat. Dengan tarif yang mereka kenakan itu, akan mematikan kami. Kami sendiri tidak mampu. Kalau di Jawa nilai Rp5.000 masih bisa beli satu kali makan.Tapi kita di sini dapat apa dengan nilai uang Rp 5.000,’’ jelasnya. 

Alasan lain penolakan itu, yakni Merauke adalah kota kecil dan penduduk yang tidak sebanding di kota besar lainnya seperti di Jawa. Atas keluhan yang disampaikan itu, wakil rakyat yang menerima kedatangan dan aspirasi para sopir sepakat bahwa sementara waktu kehadiran Maxim ditangguhkan untuk beroperasi di Merauke."

Kita tugaskan Ketua Komisi IV bersama anggotanya untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke supaya menjembatani aspirasi teman-teman ini sehingga pemerintah dapat mengeluarkan rekomendasi. Karena yang berwenang adalah gubernur. Kami DPR tidak punya kewenangan, hanya punya kewajiban menyuarakan,’’ kata Viktorianus Ohoiwutun.

Namun Ketua DPRP Heribertus Silibun meminta para sopir angkutan umum dan rental mulai berbenah dan menyiapkan diri untuk siap menerima kemajuan atau perkembangan zaman yang lebih modern. Sebab perubahaan akan terus tetjadi dari waktu ke waktu dan tidak ada yang bisa menahannya. 

"Minimal teman-teman memberikan pelayanan yang nyaman kepada penumpang. Kalau mobilnya kotor dibersihkan dengan baik sehingga penumpang merasa nyaman. Mungkin ada musik, tapi disesuaikan dengan selera penumpang yang ada,’’ tandasnya.

Baca Juga : Pansel segera Umumkan Tiga Besar Seleksi Sekda Definitif Papua Selatan

Saran Ketua DPRP Heribertus Silibun ini sangat sesuai, alasannya, tidak semua calon penumpang nyaman dengan visik mobil yang kotor apalagi beraroma bikin mabuk. Pelayanan yang baik itu bukan sekadar ucapan yang lemah lembut tapi dari sisi kebersihan, penampilan yang baik dan neces juga harus diprioritaskan.(Get)