Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Merauke, Papua mendeklarasikan penolakan politik uang, serta isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur (pilgub) Papua tahun ini.

Deklarasi yang dilakukan, Selasa (20/02) itu ditandai dengan mengucapkan komitmen bersama “kita tolak politik uang bersama kita tolak politisasi SARA untuk pilgub 2018”, dihadiri Kesbangpol, Kejaksaan Negeri Merauke, Polres Merauke, tokoh agama, tokoh masyarakat, para akademisi dan para ketua partai se-Kabupaten Merauke.

“Kami selaku panitia pemilihan umum mengajak semua stakeholder menolak politik uang dan SARA di Kabupaten Merauke,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Merauke, Oktofina Amtoo di salah satu hotel di Kota Merauke.

Menurutnya, politik tidak terlepas dari berbagai isu SARA dan politik uang. Seluruh masyarakat terutama para pelaku politik jangan menyalahgunakan uang dan atau menyebar isu, untuk kepentingan pribadi atau maksud tertentu.

“Kita utamakan vigur pemimpin yang akan membangun dan mampu memberdayakan SDM rakyatnya. Mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang dipimpinnya,” ujarnya.

Semua stakeholder diajak utamakan kebersamaan dengan hati, penuh kasih persaudaraan, sehingga pesta demokrasi nanti akan berjalan baik. Para calon dan pendukungnya harus berbesar hati, siap menang juga siap kalah.

Deklarasi diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bersama oleh semua perwakilan yang hadir.