Merauke - Setelah terjadi tingginya inflasi di Papua Selatan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua Selatan melakukan Intervensi harga komoditi pangan di wilayah itu.

Intervensi tidak dilakukan setiap hari, maksimal 2 kali dalam satu minggu menggunakan anggaran biaya tak terduga (BTT) terutama untuk harga cabai, bawang merah dan komoditi penyumbang inflasi lain. Semetara kangkung sebagai penyumbang 10 komoditi terbesar sudah kembali normal. Tindakan ini sebagai win solusi yang diambil antara pemerintah, pedagang, dan petani.

"Tujuannya agar laju inflasi akan kembali normal di September 2025. Karena dengan seperti itu saja memberikan nilai tambah untuk normalnya harga dan nilai inflasi," ujar Ketua TPID Papua Selatan, Sunarjo, Senin, (11/8/2925).

Disebutkan, biaya tak terduga itu sudah disiapkan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di luar dugaan dan pemanfaatannya berdasarkan perintah atasan. 

Sebelumnya, Papua Selatan menjadi sorotan karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2025, inflasi tahunan (YoY) Papua Selatan tercatat 5,45 persen. Bukan hanya Papua Selatan, di Papua Pegunungan 4,15 persen, dan Papua Tengah 2,89 persen. Ketiganya melampaui angka inflasi nasional sebesar 2,37 persen.

Jajaran pimpinan tiga provinsi tersebut telah dipanggil Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ke Jakarta per 6 Agustus, guna membahas upaya tindaklanjut dalam rangka menekan laju inflasi daerah.

_{Baca Juga : Kadis Pendidikan Merauke Sambut Baik Tes Urine Siswa Sebagai Langkah Pencegahan}

Kemudian langkah yang telah dilakukan TPID Papua Selatan ini kembali dilaporkan ke Mendagri dalam zoom meeting yang digelar Senin, (11/8/2025) di Gedung Negara Merauke.(Get)