Merauke - Dinas Perhubungan (Dishub) Papua Selatan (Papsel) belum bisa menyediakan fasilitas shuttle bus atau bus antar jemput aktivitas ASN Papua Selatan di pusat pemerintahan Salor.

Kondisi ini karena kebijakan efisiensi anggaran sehingga segala kebijakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itulah Dishub belum dapat menyiapkan armada bus antar jemput ASN di awal tahun 2026 ini. 

"Pada tanggal 5 Januari 2026, kami melakukan Simulasi Antar Jemput ASN untuk mengikuti Apel Perdana Gabungan ASN di pusat pemerintahan Salor dengan meminjam 6 unit bus milik Perum DAMRI Merauke. Dan itupun hanya mampu mengangkut 108 orang ASN, karena 1 unit bus DAMRI hanya terisi 18 seat sudah termasuk driver. Sehingga masih banyak ASN yang tidak dapat mengikuti bus pada saat itu sebab jumlah bus terbatas," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Papua Selatan, Dr. Michael R. Gomar, Kamis, (29/1/2026).

Sementara itu, Ketua DPRP Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun menyampaikan bahwa dirinya mengakui jika masih ada kekurangan sana sini, itu sangatlah wajar sebagai provinsi baru. Tapi niat untuk memastikan segala kebutuhan bisa terpenuhi dari waktu ke waktu sudah menjadi komitmen bersama baik pemerintah maupun dari DPRP.

^{Ketua DPRP Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun}

Disampaikan, dalam beberapa diskusi, pemerintahan dan DPRP berupaya untuk mencarikan solusi ideal misalnya bagi ASN pengangkatan baru khusus yang asli Papua dan masih bujang akan ditempatkan di rumah susun (rusun). Mereka ini tergolong masih baru sebagai Aparatur Sipil Negara sehingga secara finansial dan kebutuhan lainnya masih kesulitan. 

Dengan menempatkan mereka di Rusun akan sangat membantu karena jangkauan ke tempat kerja lebih dekat, bisa diakses dengan berjalan kaki ke kantor.

Namun, saat ini belum tersedia kantor-kantor dinas di pusat pemerintahan KTM Salor, sehingga rumah jabatan pejabat pemerintah yang dibangun untuk kepentingan jabatan disepakati untuk digunakan sebagai kantor.

"Tentunya ini juga menjadi kendala terkait dengan akses transportasi dari Kota Merauke ke Salor. Benar pak Gubernur sudah merencanakan untuk menyiapkan bus untuk angkutan bagi pegawai, tapi saya kira ini berproses karena kita punya APBD masih dalam proses dan mungkin dalam satu dua hari ke depan ini bisa direalisasikan, nanti kita lihat apakah sekaligus atau bertahap," terang Heribertus.

Dengan begitu, akan mengurangi beban pegawai yang belum punya kendaraan. Bagi yang sudah punya kendaraan, menurutnya menjadi tanggungjawab dan konsekuensi untuk pulang pergi karena pemerintah sudah memutuskan pusat pemerintahan di Salor.

Pilihan lain adalah mencari kontrak atau menyewa tempat tinggal di sekitar kantor. Hanya saja persediaan rumah sewa atau kontrak di wilayah itu masih sangat sedikit dan ASN juga cukup kesulitan untuk mendapatkannya sehingga lebih memilih PP sekalipun ada kekhawatiran keamanan dan keselamatan di jalan serta waktu kerja menjadi kurang efektif.

Baca Juga: Bandara Mopah Merauke Sudah Menerapkan Sistem Portal di Pintu Masuk

"Saya kira itu hal yang lumrah dimana situasi kita baru memulai sehingga harus dimaklumi," tandasnya.(Get)