Merauke - Pemkab Merauke melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Otsus dan RKPD tingkat Kabupaten Merauke tahun 2027, dengan tema penguatan ekonomi lokal dan ketahanan sosial guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tema ini menjabarkan empat prioritas pembangunan yaitu, pertama, pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian, perikanan dan UMKM guna meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial guna mewujudkan SDM yang unggul. Ketiga peningkatan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana bertahan dasar masyarakat dan lingkungan hidup yang berkualitas. Keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik, kinerja pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. 

Musrenbang Otus dan RKPD dilaksanakan mulai 14-17 April 2026 di Bapperida Kabupaten Merauke. Diikuti MRP, Kepala BP3OKP, DPRK, seluruh perangkat daerah, distrik, tokoh agama, totoh masyarakat, LSM, akademisi serta berbagai pihak lain yang juga dilibatkan dalam musyawarah ini. 

Kepala Bapperida Kabupaten Merauke, Benhur mengatakan, pembahasan Musrenbang Otsus dilakukan dalam empat desk yaitu Papua sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif dan program yang bersifat umum. 

_{Pembukaan Musrenbang Otsus dan Musrenbang RKPD Kabupaten Merauke tahun 2027}

Hasil Musrenbang Otus menjadi bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran dan program Otus tahun 2027. Sementara Musrenbang RKP dilaksanakan dengan pembagian kelompok bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya 1 dan sosial budaya 2. Hasil dia musrenbang ini akan menjadi bagian dalam tahapan selanjutnya yaitu rancangan akhir RKPD tahun 2027. Kegiatan ini diikuti juga Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah, Sekda Merauke Yermias serta Forkopimda setempat. 

Dalam arahannya, Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze mengatakan, sebelum tahap ini Pemkab setempat telah mengawali dengan Musrenbang tingkat distrik dan forum perangkat daerah. Ia menekankan peserta harus melakukan sinkronisasi agenda program prioritas pembangunan dan program prioritas OPD agar selaras dengan program provisi, nasional dan kabupaten. 

"Karena semua program prioritas dan program-program yang akan kita laksanakan tentu memerlukan dukungan penuh dana dan saat ini kita ketahui bersama bahwa kondisi fiskal dan kemampuan keuangan daerah kita memerlukan satu pendekatan efisiensi yang perlu kita lakukan secara bersama program mana yang urgent," ucap Yoseph, Selasa, (14/4) 2026).

Ia tegaskan jangan terjadi tumpang tindih program. "Kalau misalnya program dan kode belanjanya sama, saya mohon untuk bisa dilaksankan oleh satu OPD saja tapi volumenya ditingkatkan. Tujuannya tidak terjadi pemborosan sebab yang harus kita lakukan adalah efisiensi seefisien mungkin dengan kondisi keuangan kita saat ini. Kita juga memperhatikan geopolitik global, geopolitik regional, ini perlu kita sisasati untuk belanja kita di daerah perlu dikendalikan dengan baik sehingga satu tahun anggaran kita bisa laksanakan dengan baik."

Kembali ditegaskan bahwa setiap program perlu penyelarasan dengan tingkat provinsi. Kesempatan ini hadir pula dari Bapperida Papua Selatan untuk memberikan acuan program yang bisa disinkronkan. Sehingga kekurangan pendanaan di tingkat kabupaten dapat dibackup oleh belanja Provinsi Papua Selatan. 

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Terus Memperkuat Ketersediaan Stok LPG di Merauke

Selanjutnya, terkait data terpilah yakni pendataan orang asli Papua dan data secara keseluruhan yang menggunakan standar data sosial ekonomi nasional. Hal ini akan menentukan kebijakan dan anggaran pembangunan.(Get)