Merauke – Pemerintah Kabupaten Merauke terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memetakan berbagai potensi sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke, Elias Mite mengatakan, upaya peningkatan PAD dilakukan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sebagai bagian dari strategi memperkuat kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, hasil pemeriksaan khusus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pendapatan daerah beberapa waktu lalu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melihat berbagai objek pendapatan yang masih dapat dikembangkan.

"Dari pemeriksaan BPK, ada beberapa objek yang memang perlu kita tingkatkan dalam hal pendapatan. Karena itu sudah kita petakan bersama, termasuk dengan teman-teman di Bapenda, agar tahun ini dan tahun depan bisa dioptimalkan menjadi sumber pendapatan Kabupaten Merauke," ujarnya.

Ia menjelaskan, optimalisasi PAD menjadi semakin penting setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan daerah dalam mengandalkan dana transfer.

"Pemerintah daerah tidak bisa selalu bergantung pada dana transfer dari pusat. Kita harus mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada agar bisa menambah APBD dan mendukung program pembangunan untuk masyarakat," katanya.

Terkait adanya potensi objek pendapatan baru, ia menyebut masih dilakukan pemetaan bersama perangkat daerah terkait. Namun, berdasarkan hasil audit BPK, terdapat sejumlah objek lama yang masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan.

"Memang ada objek baru yang perlu ditambah, tetapi ada juga objek lama yang sebenarnya masih bisa dioptimalkan. Setelah dihitung, potensinya sangat memungkinkan untuk meningkat," jelasnya.

Elias menambahkan, salah satu tantangan dalam optimalisasi PAD adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pengelolaan pendapatan dapat dilakukan secara maksimal.

Untuk target PAD, ia menyebut realisasi tahun sebelumnya berada pada kisaran Rp175 miliar. Sementara pada APBD Perubahan 2026, nilai tersebut masih dalam proses pemetaan dan diperkirakan akan mengalami penambahan.

"Tahun kemarin sekitar Rp175 miliar. Untuk perubahan nanti akan bertambah, tetapi saat ini masih dilakukan pemetaan," katanya.

Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah pengelolaan persampahan.

Pemerintah Kabupaten Merauke saat ini menyiapkan skema baru, yakni pengelolaan persampahan tidak hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, tetapi melalui pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada distrik dan kelurahan dengan pendampingan dari perangkat teknis terkait.

"Persampahan ini ternyata optimalisasinya luar biasa. Karena itu pemerintah sedang menyiapkan skema agar pengelolaannya bisa lebih maksimal. Uji coba akan dilakukan terlebih dahulu di Kabupaten Merauke," ujarnya.

Terkait keluhan tenaga kontrak bidang persampahan mengenai keterlambatan pembayaran gaji, ia menjelaskan bahwa terdapat dua sumber pembiayaan, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Orang Asli Papua.

Ia mengatakan keterlambatan biasanya terjadi pada komponen yang bersumber dari dana Otsus karena pencairannya mengikuti mekanisme penyaluran.

Baca Juga: TPP ASN Kabupaten Merauke Dipastikan Aman Hingga Akhir Tahun 2026

"Kalau DAU, begitu masuk tahun anggaran, pembayaran bisa berjalan. Namun untuk Otsus ada mekanisme pencairan tertentu. Karena itu kita sudah menyampaikan agar ada solusi sementara menggunakan sumber dana yang memungkinkan, kemudian setelah dana Otsus tersedia dapat dilakukan penyesuaian," pungkasnya.(Get)