Merauke – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah satuan pendidikan, termasuk pendidikan nonformal. 

Dalam sidak di PKBM Mahut Wetok Nango, Senin, (10/8/2026), ditemukan hanya sekitar 10 persen dari 255 warga belajar yang terdaftar di Dapodik hadir mengikuti kegiatan pembelajaran.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kande Kahol mengatakan sidak tersebut merupakan bagian dari agenda kerja untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan, baik formal maupun nonformal, berjalan sesuai ketentuan.

“Hari ini kami berkunjung di PKBM Mahut Wetok Nango. Warga belajar yang terdaftar di Dapodik ada sebanyak 255 warga belajar, tetapi kondisi yang kita lihat sama-sama, ada sekitar 10 persen warga belajar yang hadir,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan memberikan dukungan operasional bagi pendidikan nonformal, sebagaimana halnya dukungan operasional pada pendidikan formal. Besaran dukungan tersebut salah satunya mengacu pada jumlah warga belajar yang tercatat.

Karena itu, pihaknya menilai kesesuaian antara data administrasi dan kondisi riil di lapangan menjadi hal penting yang harus dibenahi.

“Kita tidak berharap kemudian data warga belajar ini dijadikan objek saja untuk kepentingan-kepentingan operasional, tetapi benar-benar serius untuk mengawal angka putus sekolah yang ada di Merauke,” katanya.

Ia mengakui, kondisi di lapangan memungkinkan adanya data warga belajar yang tidak lagi aktif atau bahkan masuk kategori data fiktif.

“Bisa jadi daftar itu banyak yang fiktif. Sehingga saya kemudian melakukan sidak ke beberapa PKBM,” ujarnya.

Jika ditemukan data warga belajar yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, Dinas Pendidikan akan melakukan penertiban, termasuk mengeluarkan data tersebut dari Dapodik.

“Kalau memang ada data warga belajar yang kemudian bagian dari kategori data fiktif, kita akan tertibkan. Kita akan keluarkan dari Dapodik dan kita pastikan warga belajar yang kemudian didampingi di PKBM itu yang kita kawal,” tegasnya.

Ia menekankan, data Dapodik harus mencerminkan kondisi fisik warga belajar yang benar-benar mengikuti proses pendidikan.

Baca Juga: Kebakaran Hutan dan Lahan Meningkat, Merauke dan Mappi Jadi Wilayah dengan Titik Api Terbanyak

“Intinya antara data Dapodik dan data fisik warga belajar harus sama,” katanya.(Get)