Merauke – Kondisi geografis dan keterbatasan akses transportasi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Asmat yang mencapai lebih dari 4000 anak. 

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengatakan, kondisi geografis Asmat tidak jauh berbeda dengan wilayah Papua pada umumnya. Banyak kampung yang terpisah dan tidak memiliki akses transportasi langsung dengan kampung lain maupun pusat distrik.

“Kita kalau di Asmat itu kan sama dengan di Papua pada umumnya. Setiap kampung itu terpisah, tidak punya akses langsung dengan kampung yang lain maupun pusat distriknya,” kata Apolo, Kamis, (27/8/2026) di Kantor Gubernur Salor. 

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi kendala bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Mereka harus meninggalkan kampung dan pergi ke pusat distrik atau wilayah lain yang memiliki sekolah.

Persoalan muncul ketika anak yang sudah bersekolah harus kembali ke kampung karena orang tua sakit atau memasuki masa libur. Saat hendak kembali ke sekolah, terkadang tidak tersedia lagi transportasi sehingga anak akhirnya tidak melanjutkan pendidikan.

“Kadang-kadang dia sudah masuk, tapi karena misalnya orang tuanya sakit atau libur, dia pulang ke kampung. Mau kembali itu sudah tidak ada transportasi lagi. Makanya kadang-kadang putus karena transportasi,” ujarnya.

Selain transportasi, sistem sekolah induk yang diterapkan di sejumlah kampung juga menjadi tantangan. Di beberapa wilayah, sekolah dasar hanya tersedia hingga kelas III di kampung pemekaran. Setelah itu, siswa harus melanjutkan ke sekolah induk yang berada di kampung lain.

Menurut Apolo, perpindahan tersebut tidak selalu mudah bagi anak-anak, terutama karena mereka masih memiliki keterikatan kuat dengan orang tua dan keluarga.

“Dia masih rindu sama orang tuanya. Jadi memang ketika dia balik, dia sudah tidak kembali melanjutkan lagi,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan mengevaluasi kembali sistem pendidikan dan asrama yang selama ini telah diterapkan di Asmat. Menurut Apolo, sistem asrama lebih efektif diterapkan bagi anak usia SMP, sementara anak usia SD dinilai masih membutuhkan pendampingan langsung dari orang tua dan keluarga.

“Kita sudah ada sistem asrama yang diterapkan pada saat belum ada provinsi dan itu sudah berjalan, kita lanjutkan. Tapi mungkin yang paling efektif kita evaluasi di usia SMP,” katanya.

Ia menilai, ke depan perlu dipertimbangkan kebijakan agar sekolah dasar tersedia di setiap kampung, seperti konsep pembangunan sekolah pada masa program Instruksi Presiden (Inpres).

“Kalau perlu itu SD harus ada di setiap kampung seperti zaman Inpres dulu,” tegasnya.

Namun, penyediaan sekolah di setiap kampung juga menghadapi persoalan lain, terutama ketersediaan tenaga guru serta sarana dan prasarana pendukung.

Apolo mengatakan, pemerintah tidak hanya perlu membangun gedung sekolah, tetapi juga menyediakan fasilitas yang layak bagi guru, seperti tempat tinggal, air bersih, dan listrik.

“Kalau ada sekolahnya sarana prasarana lengkap, tapi sarana prasarana gurunya tidak ada, tidak ada tempat tinggal, tidak ada air, tidak ada listrik, kan dia juga jadi tidak betah di situ,” ujarnya.

Karena itu, menurutnya, penanganan persoalan pendidikan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pembangunan sekolah, penyediaan fasilitas pendukung hingga memastikan guru dapat bertahan dan mengajar di kampung-kampung.

Apolo menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi salah satu perhatian serius pemerintah. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan karena kebutuhan pembangunan infrastruktur pendidikan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

“Pendidikan dan kesehatan di seluruh dunia, di semua negara dan bangsa, setiap pemerintah pasti prioritas. Hanya karena keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah, sehingga walaupun dia prioritas, tetap saja ada keterbatasan,” katanya.

Ia menjelaskan, pertumbuhan sarana dan prasarana pemerintah cenderung berlangsung secara bertahap, sementara pertumbuhan penduduk berlangsung lebih cepat.

“Dia tumbuh itu sarana prasarana menurut deret hitung. Tapi kalau pertumbuhan penduduk ini, dia tumbuh dengan deret ukur,” jelas Apolo.

Baca Juga: Barantin Gagalkan Pengeluaran 115 Telur Burung Paruh Bengkok dari Merauke

Untuk menjangkau anak-anak yang telah terlanjur putus sekolah, pemerintah juga mendorong pendidikan nonformal melalui program Pendidikan Nonformal (PNF), termasuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mengantisipasi yang putus sekolah.(Get)