Menyikapi situasi dan kondisi keamanan yang terjadi di Papua, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Merauke yang terdiri dari semua etnis menyerukan deklarasi damai. Deklarasi didampingi Tokoh Masyarakat Selatan Papua, Drs. Johanes Gluba Gebze dan sejumlah media massa.

Seruan perdamaian ini dilatarbelakangi gejolak yang sedang terjadi di Papua dan Papua Barat dengan harapan Merauke tetap dalam kondisi aman, tidak menimbulkan konflik apalagi terjadi pengerusakan dan kerugian besar.

“Kami sebagai masyarakat yang menghuni daerah ini tidak menginginkan adanya konfik horizontal antara sesama anak bangsa. Untuk itu, hari ini dari Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Merauke sampaiakan deklarasi damai,” jelas Ketua FPK, Weren F. Kahol dalam Konferensi Pers di Raung Rapat Kesbangpol Merauke, Selasa (03/09/2019).

Poin deklarasi damai yang disampaiakan;

1) Kami mengutuk dengan tegas segala bentuk diskriminasi dan rasisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI, karena semua di muka bumi adalah ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat yang sama di mata Tuhan, hukum dan pemerintah.

2) Mengutuk dan menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan, kerusushan, penjarahan, pembakaran dan segala bentuk kejahatan lainnyan yang melanggar HAM yang menghambat proses pembangunan dan pelayanan public serta mengancam eksistensi kedaulatan NKRI di Merauke.

3) Mendukung dan meminta pemerintah agar pelaku diskriminasi dan rasisme yang terjadi di Surabaya, Malang dan dan daerah lainnya diproses secepatnya sesuai hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan di Tanah Papua dan seluruh wilayah RI.

4) Segenap etnis yang ada di Merauke menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat yang mendiami tanah Anim Ha agar tetap menjaga stabilitas keamanan, ketertiban serta kedamaian karena budaya Malind Anim tidak mengenal penyelesaian permasalahan dengan cara-cara kekerasan tetapi melalui musyawarah.

5) Mengajak semua masyarakat nusantara dari Merauke sampai Sabang, untuk hidup berdampingan satu dengan yang lain dengan penuh kasih sayang tanpa membedakan suku, ras dan agama.

6) Menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu hoax yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan diantara semua yang telah hidup berdampingan dalam suasana damai di atas Tanah Anim Ha.

“Merauke melambaikan tangan fungsi kedamaian, fungsi persaudaraan kepada semua masyarakat yang ada di Negeri Indonesia. Dengarkan suara hati ikatan pembauran kebangsaan dari tanah Anim Ha, Tanah Serambi Hati Kudus Yesus,” ucap Tokoh Masyarakat yang kerap disapa JGG.

Kesempatan yang sama JGG menyampaikan pemerintah pusat segera mengaktifkan kembali jaringan internet di wilayah Papua. Kementrian Kominfo RI dianggap tega melakukan tindakan pemutusan yang mengakibatkan kemacetan komunikasi bagi masyarakat.

“Tuhan saja tidak mengkukum umat-Nya dengan tidak memberi sinar matahari, mengapa bapak-bapak yang mulia ini menghukum kami dengan memutuskan akses internet. Lewat suara ini kami sampaikan bahwa kami butuh komunikasi, kami tunggu berapa hari matahari terbit, kapan akses internet bisa dibuka. Kami bukan musuhmu, kami rakyatmu,” pungkasnya.(geet)