Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Merauke melakukan kegiatan penyususnan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan tahun 2021 bersama SKPD dan instansi terkait.

Kegiatan yang dilaksakan di Lantai 3 Kantor Bupati Merauke, Kamis (15/04) ini bertujuan mengumpulkan semua usulan kegiatan prioritas yang bisa dikelola dan dibiayai oleh pemerintah pusat. Kemudian, hasil usulan itu akan ditindaklanjuti ke kementrian terkait di pusat.

"Ada banyak potensi yang akan kita usulkan seperti infrastruktur jalan, rumah, perekonomian, pariwisata, pertanian, perkebunan dan lainnya," ujar Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Merauke, Elias Mite.

Dikatakan, di kawasan perbatasan Kabupaten Merauke terdiri atas 10 lokasi prioritas yakni lima di wilayah darat yakni Distrik Sota, Naukenjerai, Elikobel, dan Ulilin dan lima lokasi di laut mulai dari Naukenjerai, Okaba, Kimam, Waan, Tabonji termasuk perairan Distrik Merauke.

Dari 10 distrik perbatasan memiliki potensi yang berbeda-beda. Hasilnya akan dilanjutkan dalam usulan musrenbang tingkat nasional khusus kawasan perbatasan.

"Hari ini kita satukan persepsi bersama instansi dan SKPD terkait, berkaitan dengan pengelolan kawasan perbatasan. Apa saja usulan untuk dibawa ke pusat," ucap Mite.

Sementara Wakil Bupati Merauke, H. Riduwan mengingatkan, pengusulan program harus dilihat secara rill situasi perbatasan, dan tidak berlebihan. Asalkan dalam pengembangannya nanti akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan kawasan perbatasan.

"Tak usah yang muluk-muluk asalkan bermanfaat. Nanti kalau pemaparan ke pusat, saya akan dampingi agar bisa komunikasi langsung dengan Kementrian terkait," pungkas Riduwan.