Guna mempercepat proses terbentuknya Provinsi Papua Selatan, para kepala daerah beserta tim dari masing-masing kabupaten se-Papua Selatan kembali mengikuti rapat koordinasi di Kantor Bupati Merauke, Senin (26/04).

Agendanya adalah pembahasan rencana kerja dan kegiatan Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan tahun 2021 dan pembahasan pengalokasian dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing kabupaten Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung rencana kerja Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan.

Wakil Bupati Asmat, Thomas Eppe selaku Ketua Tim PPS mengatakan, di tahun sebelumnya, masing-masing bupati menyepakati dana hibah 1,5 miliar untuk Mappi, Asmat dan Boven Digoel, sedangkan Merauke sebesar 3,5 miliar untuk diserahkan ke tim PPS.

"Komitmen itu tetap kita pertahankan. Kalau boleh naik sedikit, karena perjuangan ini membutuhkan kerja sama kita untuk PPS," ucap Ketua Tim PPS dalam laporan panitianya.

Sebagaimana instruksi dari pusat, ia menekankan, daerah yang sedang berjuang untuk pemekaran daerah harus menggaungkan aspirasi ini melalui media massa. Sebab sejauh ini, pusat memantau informasi di Papua banyak dikuasi oleh pihak yang menolak pemekaran dan Otsus jilid 2. Sedangkan, revisi UU Otsus akan dilakukan paling lambat 31 Juli 2021 ketuk palu. 

"Jadi agenda kerja yang kita bahas ini, time limitnya sampai bulan Juli, tidak lebih. Mengapa, karena Bulan Agustus 2021, itu pembahasan APBN 2022 sudah akan dimulai oleh pempus dan DPR RI. Maka kita dikejar waktu untuk melakukan kerja-kerja ini," pungkasnya.

Persoalan uang sudah menjadi komitmen bersama untuk mnedorong PPS, sambung Bupati Merauke, Romanus Mbaraka. Lanjut katanya, minimal secara teknis sudah siap dan persyaratannya sudah sesuai.

"Harus ada kajian akademis yang segera dilakukan dan syarat lain adalah kita harus punya lima kabupaten/kota yang sedang kita perjuangkan," ucap Romanus.

Bupati Asmat, Elisa Kambu suarakan bahwa Kabupaten Asmat sangat mendukung dan ikut berjuang untuk kerja-kerja tim, baik waktu, tenaga maupun pendanaannya.

Bupati Mappi, Kristosimus Agawemu mengatakan berkaitan dengan syarat administrasi, Pemkab Mappi membuka hati untuk menerima bergabungnya Kabupaten Pegunungan Bintang di PPS. 

"Saya berharap Pegunungan Bintang masuk, supaya prosesnya cepat agar PPS segera jadi memenuhi persyaratan administrasi. Pemkab Mappi mendukung proses ini. Langkah-langkah menuju percepatan harus segera kita rumuskan dua hari ini," ungkap Kristosimus.

Lanjut kata Dia, status wilayah harus jelas antara kabupaten maupun dengan batas kabupaten luar Papua Selatan. Serta, usahakan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan saling menghargai semua kerja bersama.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Boven Digoel, Marten Roempombo berkaitan dengan persyaratan administrasi, perlu ada terobosan untuk meyakinkan pusat agar yang sudah ada saat ini bisa terakomodir.

'Ini menjadi langkah tepat untuk bangun startegi ini. Deadline sebelum Agustus sudah harus selesai. Dalam kurung waktu tersisa ini harus kita kejar. Kuncinya saling berkomunikasi, saling menghargai dan satu suara," ajaknya.

Rakor kali ini menghadirkan para Ketua DRPD bersama tim yang akan membahas persiapan selama dua hari di Merauke.