Merauke - Diskusi Publik dengan tema Merauke aman, damai, Papua Selatan pasti maju, berkembang dan sejahtera akhirnya menghasilkan tiga poin pernyataan sebagai komitmen bersama.

Sebelumnya, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sucahyo Agung saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, Papua Selatan terdapat banyak permasalahan urgen. Dari banyak masalah tersebut faktor yang menjadi sumber masalah pertama adalah terkait kemiskinan. 

Dikatakan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Selatan masih rendah. Akhir tahun 2022, IPM baru di angka 62 persen. Seiring dengan terbentuknya Papua Selatan sudah menanjak di angka 68 persen. Kedua, masalah infrastruktur jalan sehingga pemerintah sangat getol membangun jalan dan yang ketiga adalah soal keamanan yang kian meresahkan. 

"Hari ini kita duduk bersama dan harapannya pertemuan kita hari ini harus ada kebijakan dan melahirkan solusi-solusi terbaik untuk kita di Papua Selatan. Sesuai dengan visa Pemrov Papua Selatan tahun 2025-2029 yaitu terwujudnya Papua selatan yang bermartabat, aman, damai dan sejahtera," tutur Cahyo, di Megaria Merauke, Kamis, (11/12/2025).

Tiga poin pernyataan yang disampaikan bersama-sama oleh para pihak ini adalah:

1. Setiap kita bertanggungjawab menjaga Merauke sebagai ibukota Provinsi Papua Selatan, sebagai miniatur nusantara Indonesia mini dan sebagai istana damai bagi setiap orang yang mencari berkat Tuhan di atas tanah ini

2. Setiap kita bertanggungjawab untuk saling menjaga, saling memberikan rasa aman, saling melindungi antara pemerintah dan warga, begitupun antara sesama warga Merauke dan di seluruh masyarakat Papua Selatan 

3. Setiap kita bertanggungjawab menciptakan hidup toleransi antar umat beragama, perkuat silahturahmi dalam masa adven yang kudus dan perayaan Natal 2025, dan mari menyambut tahun baru 1 Januari 2026 dengan suasana hati penuh sukacita dan penuh kedambaan Papua Selatan maju, berkembang dan sejahtera. 

^{Penyerahan poin pernyataan sebagai komitmen untuk diwujudkan keamanan di Merauke Papua Selatan.} 

Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Gubernur Papua Selatan, melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sucahyo Agung dan Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze (perwakilan), Kapolres Merauke, FKUB, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Para Pemuda dan Mahasiswa Papua Selatan.

Baca Juga: Perkembangan Investasi Selama Tiga Tahun di Papua Selatan

Acara ini diselenggarakan oleh tim kolaborasi Akademisi dan Praktisi Hukum (DPW Peradin Papua Selatan) dengan Kordinator Tim Kolaborasi Akademisi & Praktisi Hukum Papua Selatan, Burhanuddin Zein, yang juga Dosen Senior Hukum Tata Negara Fakuktas Hukum Unmus.(Get)