Gerakan Pemuda Ansor yang terdiri dari Pimpinan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Merauke dan perwakilan melakukan diskusi terkait peran strategis pemuda dalam menghadapi pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS). 

Diskusi dilakukan bersama Ketua DPRD Kabupaten Merauke Benny Latumahina di Rumah Dinas Ketua DPRD, Rabu (30/06). Ini dilakukan agar pemuda punya peran untuk ikut mensukseskan PPS. 

"Hadirnya kita hari ini untuk membahas ke depan, apa peran pemuda," terang Ketua Gerakan Pemuda Ansor, Alfi Syahri dalam sapaan pembuka.

Inisiatif pemuda untuk diskusi kali ini disambut baik Ketua DPRD Benny Latumahina. Ia mengatakan, sangat penting adanya diskusi karena pemuda adalah tulang punggung yang harus bergerak di depan. Untuk itu, DPRD siap terima masukan dan saran untuk mengerucut pola pikir pemuda. 

"Sehingga, ketika ada isu dan informasi yang tidak sesuai tidak menimbulkan masalah," ungkap Benny.

Lanjut kata Benny, peran pemuda menyongong PPS adalah pemuda harus paham terkait revisi Otsus oleh Pempus. Otsus sendiri menurutnya harus dirubah nomenklatur, jangan semua disamakan Otsus Papua. 

Satu hal yang disesalkannya, pada periode lalu, pengawasan terhadap Otsus tidak melekat di legislatif, sehingga tidak ada fungsi pengawasan guna mengkhawal setiap program Otsus.

Total dana Otsus sejak 2021 cukup besar untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp138 triliun. Belum dihitung dana-dana lain yang ditransfer dari pusat ke daerah. 

"Namun masih belum ada perkembangan yang signifikan bagi Orang Asli Papua (OAP). Ke depan kita perjuangkan agar penggunaan dana Otsus dan pertanggubgjawaban harus kita awasi dan transparan," tutur Latumahina.

Selain itu, menyongsong PPS nanti pemuda harus mendorong untuk adanya kursi afirmasi OAP, atau Daerah Pilihan Khusus (Dapsus) OAP sehingga besok provinsi jadi, sudah masuk dalam Perdasus.

Untuk PPS sendiri, Pempus minta untuk lengkapi persyaratan administrasi. Pertama, kecakupan wilayah yang masuk dalam PPS. Kedua, lokasi dari PPS dalam surat pernyataan lokasi kedudukan PPS dari empat Kabupaten (Merauke, Asmat, Mappi,dan Boven Digoel). Ketiga, nama provinsi, apakah tetap Provinsi Papua Selatan atau ada usulan yang baru.

Keempat, kesanggupan anggaran selama menjalankan provinsi persiapan selama dua tahun sebelum disahkan menjadi defenitif, dan kelima, persiapan anggaran untuk pemilihan gubernur dan wagup.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita segera selesaikan sehingga kita segera menyerahkan ke Kementrian Dalam Negeri," ucapnya.

Alfons, Perwakilan Pemuda Asmat menegaskan, pemekaran PPS harus libatkan pemuda Asli Papua. Sebab, gaung pemekaran PPS hanya terjadi pada para elit politik, sedangkan masyarakat akar rumput tidak. Ia juga mengusulkan harus ada partai lokal di Papua dan ada pemerataan penempatan pekerjaan bagi OAP, sebab selama ini dinilai belum merata. 

Menyusul, Rein dari Pemuda Kristen Merauke, mengatakan dirinya sepakat mendukung sesuatu yang diharuskan. Tujuan sebesar itu harus juga terlebih dahulu mempersiapan generasi OAP, karena di Merauke sendiri masih ditemukan anak Papua yang aibon, pemulung, dan mabuk-mabukan. 

Arnol, sebagai Perwakilan Mahasiswa Asli Papua mennyambung terkait masalah aibon memang belum terurus dengan baik, begitu juga dengan pendidikan bagi anak jalanan. 

"Kita minta agar dinas terkait punya perhatian khusus kepada anak jalanan. Pejabat harus malu melihat anak-anak generasi bangsa diterlantarkan," ungkap Arnol. 

Setiap saran dan masukan yang disampaikan dalam diskusi kali ini akan dijadikan atensi yang nanti ditindaklanjuti selaku Ketua DPRD baik kepada pemerintah daerah, Pempus maupun dinas dan pihak terkait.

Selain bahas PPS, pemuda diminta ikut membantu mensukseskan pelaksanaan PON XX di Papua dan khususnya Klaster Merauke.

"Untuk PPS Pemuda juga harus bergerak, begitu pula dengan PON semua harus siap. Kita sebagai tuan rumah, saya ingin nanti kita tidak malu untuk kesiapan dan pelaksanaannya," pinta Benny. (Get)