Merauke - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mappi melalui Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu dan tim percepatan pembangunan terpadu terintegrasi dan berkelanjutan meminta DPRP Papua Selatan ikut mengawal anggaran dan mendorong sinkronisasi program pembangunan antara Pemkab dan Pemrov lebih tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Bupati Mappi dalam audiens yang digelar, Senin, (8/8/2025) di ruang sidang DPRP Papua Selatan dipimpin Ketua DPRP Heribertus Silvinus Silubun yang membahas konsep empat pilar yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi.

Bupati Mappi memaparkan secara rinci empat konsep pembangunan untuk 2026-2030 guna memudahkan para anggota dewan melakukan pengawasan terhadap program pembangunan tersebut.

Total kebutuhan anggaran dalam kurun waktu 5 tahun untuk:

1. Pendidikan sekitar Rp329.205.239.000 yang terdiri dari, untuk urusan pembangunan unit sekolah unggulan Otsus baru, pembangunan asrama tingkat SMP, SMA dan SMK putra dan putri, pembangunan gedung diklat guru dan asrama serta perabotnya, pembangunan unit sekolah baru SLB, penyusunan kamus bahasa daerah, pengadaan laptop program 1000 sarjana termasuk handphone.

Kemudian pengadaan transportasi fiber untuk semua jenjang sekolah. Pengadaan alat praktik dan peraga, pembangunan asrama untuk anak Panti serta beberapa lainnya.

2. Pada bagian kesehatan total yang diperlukan sekitar Rp185.652.130.000 untuk pembangunan RS Tipe D Pratama, rumah tinggal tenaga kesehatan, dokter spesialis dll.

3. Bidang Infrastruktur sekitar Rp3 triliun untuk pembanguanan kantor bupati terpadu dengan Bapeda dan keuangan, dan pembanguanan lainnya.

4. Bidang Ekonomi sekitar Rp46.128.843.940 untuk pelatihan SDM Aparatur dalam penggunaan Alsintan, pengadaan ternak ayam ras, penyediaan Alsintan dan suku cadang serta pembangunan bengkel, pembangunan pasar tradisional dan fasilitas lainnya.

Kesempatan tersebut Bupati Mappi menyampaikan masih banyak hal yang harus dibangun dan membutuhkan dukungan dana dari provinsi. Dengan estimasi pendanaan yang dibutuhkan di 2026 sekitar Rp119,513 milyar dan untuk sampai 2030 sekitar Rp92.431.200.000.

Ketua DPRP Heribertus Silvinus Silubun mengatakan, Pemkab, Pemrov dan DPR harus bangun kerjasama untuk kemajuan masyarakat di Papua Selatan terutama masyarakat Mappi. 

Dalam sesi dialog, Ketua Komisi III DPRP Papua Selatan Dominikus Ulukyanan mengatakan, penguasaan masalah dan wilayah penting bagi pimpinan daerah untuk menentukan program-program yang nanti bermanfaat dan tepat sasaran. 

"Dan bicara soal pendidikan, satu yang diharapkan adalah guru-guru di Mappi harus sepenuh hati membantu pemerintah dalam membangun SDM Mappi melalui program-program yang ada," ucap Dominikus.

Dominukus mengapresiasi perubahan Mappi saat ini dan berharap jadi pilot project dalam perubahan kemajuan yang terus dibangun dari masa ke masa. Begitu pula kesehatan yang memang harus didorong baik penambahan rumah sakit, fasilitas dan tenaga kesehtaan terutama dokter dan juga disarankan membuka cabang PMI di sana.

"Kami mengapresiasi untuk bupati dan tim. Kita baru lihat ada pemerintah daerah yg betul-betul punya niat datang audiens di sini. Biasanya pemerintah provinsi dan kabupaten tidak sejalan," ucapnya lagi.

Kesempatan berikut, Anggota DPRP Arie Suprapto menyoroti agar Pemrov harus mengevaluasi pembangunan selama tiga tahun ini sebab menurutnya banyak program masih tumpang tindih.

Selain itu, ia menyarankan ada kerjasama Pemkab Mappi dengan TNI-POLRI dalam perekrutan anak-anak Mappi. Apalagi sudah ada Kodam baru di Papua Selatan sehingga butuh anak-anak daerah untuk memenuhi kebutuhan personil baik TNI maupun Polri.

Di bidang ekonomi, Supia Lusiana Kwamtakgai sebagai Anggota DPRP Jalur Afirmasi Pemkab lebih memperhatikan harga pangan lokal khusus di Distrik sebab harga pangan lokal dirasa belum stabil dan tidak sepadan dengan biaya transportasi.

Sebagai anak Mappi, Supia mengaku siap mendorong program prioritas empat pilar tersebut. Sementara anggota dewan lainnya mengakui program 1000 sarjana merupakan satu terobosan dalam menyiapkan SDM yang berkualitas dan berkompetitif. 

Kesempatan itu, Bupati Mappi menanggapi bahwa pihaknya terus memperbaiki segala kekurangan dan peningkatan yang masih harus ditingkatkan. Termasuk masalah guru juga dibicarakan untuk menjadi perhatian Pemkab setempat untuk pendidikan secara menyeluruh, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi.

DPRP diminta ikut mengoreksi kepada Pemrov terutama pada OPD supaya melakukan komunikasi teknis sebelum melaksanakan program di kabupaten agar dapat bermanfaat dan tidak terjadi pendobelan.

Salah satu contoh yang disebutkan adalah pembangunan halte bus untuk anak sekolah yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi di Mappi. Dikatakan bangunan itu tidak sesuai kebutuhan karena letaknya masuk dalam wilayah untuk pelebaran jalan dan pada akhirnya dilakukan pembongkaran.

"Karena kita mau pelebaran jalan terpaksa kami bongkar. Harusnya dikomunikasikan ke kita, sehingga bisa kita sarankan lokasi yang tepat," ucap Kristosimus.

Kemudian untuk perekrutan putra daerah di TNI-POLRI, Bupati Kristosimus targetkan minimal sebelum masa kerjanya berakhir sekitar 200 hingga 250 anak Mappi jadi anggota TNI-POLRI.

Menutup pertemuan tersebut, Ketua DPRP Heribertus Silvinus Silubun mengatakan bahwa Pemkab Mappi butuh dukungan legislatif guna mendorong program yang disampaikan itu ke Pemrov agar kegiatan pembanguan searah dengan rencana pembangunan di Mappi. Meski sebelumnya Pemkab Mappi sudah memaparkan dan menyerahkan dokumen pembangunan yang sama ke Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.

Baca Juga : Gubernur Apolo Dorong Percepatan Pembangunan Perkebunan Plasma Koperasi di Boven Digoel

"Dokumen yang sama diserahkan ke kita akan kita bangun komunikasi yang baik dengan OPD provinsi sehingga apa yang dibutuhkan di Kabupaten dapat didukung Provinsi. Bapak ibu yang dipilih dan diangkat dari Dapil Mappi juga serius untuk wujudkan program prioritas Mappi," pungkasnya.(Get)