Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Merauke diminta untuk dapat mengawasi daya dukung lingkungan serta mengecek pengolahan limbah di setiap perusahaan sawit yang berinvestasi di Kabupaten Merauke. Hal itu disampaikan oleh Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Agung Merauke (KAME), Pastor Anselmus Amo, MSC kepada wartawan ketika ditemui di Gedung Vertenten Sai Merauke, Sabtu (7/4). 

Menurutnya, limbah perusahaan yang dibuang ke sungai dikuatirkan dapat mencemari lingkungan sekitar. Jika hal itu terjadi, maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat setempat. Apalagi mereka masih memiliki ketergantungan hidup dengan alam, dengan memanfaatkan sungai sebagai mata pencaharian.

“Dari awal kita sudah sampaikan ke pemerintah, bahwa dengan perusahaan sawit yang banyak ini berada di kepala kali. Jadi kalau di atas itu ditanami sawit bukan tidak mungkin, limbah itu akan mengalir ke sungai. Kita perlu cek sistem pengelolaan limbah mereka bagaimana. Pupuk saja ketika musim hujan bisa mencemari sungai, belum yang lain. Kita belum tahu sistem pembuangan limbahnya ke sungai bagaimana,” kata Pastor Amo.

Lanjutnya, meskipun sudah memiliki amdal, daya dukung lingkungan setiap perusahaan perlu diawasi.  Sementara dalam melakukan pengawasan, pemda juga perlu melibatkan pihak lain, seperti LSM, masyarakat maupun tokoh-tokoh agama. Namun demikian hal ini tidak hanya dilakukan di Merauke, tetapi juga di Boven Digoel.

“Sejak 2015, kami minta kepada DPRD untuk mengundang pemerintah supaya mengaudit perusahaan-perusahaan yang ada termasuk dengan daya dukung lingkungan. Beberapa kali kegiatan dengan pemda juga, saya selalu bilang tolong kita lihat perusahaan-perusahaan sawit yang berada di kepala kali. Sementara kita disini mau swasembada pangan.”

“Kalau limbahnya di buang ke sungai, kita di sini mau terima apa. Di Kali Bian sudah terjadi dan ini dari perusahaan sawit. Itu tahun 2016 yang lalu dan ikan-ikan mati di sana.Untuk itu kami desak, pemda harus cepat mengaudit ini dan mengecek dia punya daya dukung lingkungan, termasuk kesiapan pengelolaan limbahnya itu,” kata Pastor Amo

Di samping itu, Dia menilai bahwa pengawasan pemerintah daerah juga masih sangat lemah. “Apakah limbah yang dibuang ke sungai itu betul-betul steril. Siapa yang mengukur itu? Bukan kita mau bilang perusahaan dia tipu dan lain-lain. Tapi pemerintah punya kewajiban untuk mengeveluasi ini. Harus diawasi,” pinta Pastor Amo.