Merauke - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Jhon Wempi Wetipo didampingi Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun beserta rombongan tiba di Merauke dalam rangka kunjungan lapangan persiapan peresmian Provinsi Papua Selatan (PPS).

Rombongan disambut di Bandara Mopah Merauke ditandai dengan pengalungan bunga oleh Bupati Merauke Romanus Mbaraka dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke didampingi bupati dan wakil bupati tiga kabupaten Selatan Papua. Hadir juga Tohoh Penggagas pemekaran PPS, Jhon Gluba Gebze, tokoh agama, adat, pemuda dan masyarkat perwakilan.

Dalam ucapan selamat datang, Bupati Merauke Romanus Mbaraka menyampaikan rasa syukur Provinsi Papu Selatan telah menjadi milik masyarakat Selatan. Sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan yang diucapkannya belum lama ini yang sempat menjadi viral. Ia berharap Pak Komarudin dan semua pejabat pusat tetap dorong dukung perjalanan pemerintaham PPS ke depan. 

Untuk PPS, lanjut Romanus pada dasarnya sudah siapkan kantor penjabat gubernur di Gedung Negara, dan rumah para pejabat juga sudah disiapkan. "Secara administrasi sudah siap. Kami para bupati sepakat untuk pemberian dana awal kepada pemerintah provinsi baru, ini segera kami serahkan kepada penjabat setelah dilantik oleh Depdagri. Jadi semua sudah siap," ujar Romanus dalam pertemuan yang dipusatkan di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Jumat (29/7/2022).

Mewakili Gubernur Provinsi Papua, M. Abut Musaad mengapresiasi kepada pemerintah dan semua jajaran pemerintahan RI atas proses pemekaran dalam rangka perecepatan pembangunan Papua. Pemprov tetap bertanggungjawab untuk pendampingan dukungan fasilitas dan dukungan anggaran agar PPS baru dapat berjalan maksimal. 

"Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri karena ini butuh kolaborasi bersama dalam membangun daerah.

Penyerahan dokumen mengalihan ASN.

Langkah strategis terutama manajemen ASN, aspek manajemen keuangan dan lainnya dalam waktu dekat akan ada koordinasi yang kita lakukan bersama. Kami yakin pembangunan di PPS ini akan lebih cepet maju dan berkembang".

Sementara Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengatakan pembangunan Papua jauh lebih penting daripada kepentingan lain. "Kita lupakan semua yang terjadi, mari kita membangun Papua. Masa depan Papua ada di tangan bupati, gubernur, dan tangan kita semua." 

Wakil Mendagri RI, Jhon Wempi Wetipo menyampaikan kehadirannya membawa kabar baik untuk kesejahteraan rakyat Papua, bahwa UU PPS sudah ditandatangani oleh Presiden.

"Tidak ada alasan lagi untuk kita menolak, mari kesampingkan kepentingan politik tetapi utamakan kepentingan rakyat Papua. Peresmian dan pelantikan Penjabat Gubernur PPS akan sesegera mungkin dilakukan," tandasnya.

Wamendagri mengajak semua pihak tidak boleh lagi ada statemen penolakan karena pemekaran adalah sebuah strategi untuk Papua lebih maju dan raknyatnya bisa lebih sejahtera karena terjadi pemerataan pembangunan.

Kesempatan yang sama dilakukan penyerahan dan penandatanganan dokumen antara lain, Data dan Dokumen Pengalihan ASN, data dan dokumen penyerahan aset, dan dokumen pemberian hibah.

Usai makan siang rombongan Wamendagri bersama Forkopimda melakukan peninjauan kantor sementara gubernur di Gedung Negara, dan Hotel Asmat, kemudian menuju lokasi pusat pemerintahan PPS di KTM Salor guna peninjauan lokasi.(Get)