Merauke - Guna meningkatkan sinergitas seluruh stakeholder, Bawaslu Kabupaten Merauke menggelar rapat koordinasi jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di wilayah itu. 

Rakor stakeholder pada pemilihan Gubernur dan Wagub dan Bupati dan Wabup tahun 2024 ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan sebagai kunci untuk mewujudkan pemilihan di Kabupaten Merauke yang aman dan damai.

Pilkada serentak ini merupakan tanggung jawab masing-masing komponen. KPU dan Bawaslu harus menjalankan tupoksinya dengan netral dan memastikan hak pilih masyarakat terjamin. Pemerintah wajib memberikan dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan, memastikan terciptanya ketenteraman umum serta ketersediaan anggaran. 

^{_{Rakor Sinergitas Pilkada 2024 digelar Bawaslu Kabupaten Merauke.}} 

Aparat keamanan tidak hanya mendukung keamanan tetapi menjaga netralitas. Partai politik dan pasangan calon wajib mengikuti prosedur dan menghindari praktik kecurangan. Media massa diharapkan memberitakan berita berimbang, akurat dan bebas dari hoaks untuk hindari disinformasi dan polarisasi. Masyarakat ikut mensukseskan Pilkada tahun 2024 dengan tidak terprovokasi oleh berita yang tidak benar. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke, Agustinus Mahuze mengatakan, pelaksanaan pemilihan tinggal 18 hari dan setiap unsur berperan aktif mengikuti ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Divisi Hukum KPU Kabupaten Merauke, Michael Sarawan mengatakan pihaknya menerima laporan soal pemasangan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan. Untuk itu diharapkan segera ditindaklanjuti pihak LO Paslon sebelum ditangani KPU. Selain itu banyak akun palsu di media sosial yang melakukan kampanye menjadi perhatian bersama. 

KPU mempersiapkan pendistribusian logistik pemilu ke distrik terjauh paling lambat H-7 selanjutnya disebar ke 416 TPS di Kabupaten Merauke. Ia menegaskan penyelenggaraan pemilu utamakan netral dan untuk itu ia meminta semua pihak ikut mengawas penyelenggara KPU di tingkat bawah. 

"Saya minta kepada semua stakeholder dan masyarakat untuk bantu kami mengawasi penyelenggara dari badan ad hoc tingkat bawah. Kalau ada penyelenggaraan tingkat bawah yang bermain silahkan laporkan," ujar Michael.

_{Baca Juga  : 30 Orang Asli Papua Kabupaten Merauke Ikut Pelatihan Make Up}

Berbagai saran dan masukan disampaikan dalam diskusi dengan menghadirkan para narasumber.(Get)