Merauke - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sekaligus Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) untuk 6 Provinsi di Papua, sangat konsen dalam melihat persoalan di Papua Selatan.

Ada tiga poin agenda yang menjadi konsen adalah:

1. Proyek Strategis Nasional (PSN) 

2. Pembangunan Kantor Gubernur, DPR, dan MRP di Salor

3. PT. Global Papua Abadai di Kampung Sermayam Distrik Tanah Miring.

Kepala BP3OKP/BPP Papua Selatan, Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd, M. Si, MRSC mengatakan terkait hal tersebut, dirinya diundang ke pusat untuk menyampaikan beberapa pendekatan sebagai solusi dan apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah, termasuk keterlibatan dari BP3OKP untuk menjadi katalisator dengan pusat.

"Memang untuk PSN ini kami sudah melakukan beberapa pendekatan yang transparan, humanis, perlu adanya sosialisasi yang harus intensif, dan duduk bersama perwakilan masyarakat adat untuk mencari solusi terbaik," ujar Yoseph, Jumat, (17/1/2025).

Kepala BP3OKP menegaskan, Proyek Strategis Nasional ini bukan milik perorangan tetapi milik Negara, oleh sebab itu masyarakat Papua Selatan harus mendukung demi kemajuan Papua Selatan, dan penting pemerintah menyikapinya dengan bijak di dalam hal sosialisasi kepada masyarakat.

Untuk itu, Wapres tegaskan kepada Pimpinan BP3OKP untuk memfasilitasi komunikasi, diskusi dan dialog dengan para investor bersama dengan anggota DPR, MRP untuk duduk bersama dengan para pihak terkait agar dapat melihat permasalahan sesungguhnya secara komprehensif sehingga dapat diselesaikan secara bijak dan transparan dengan solusi-solusi yang konstruktif dan humanis sehingga masyarakat tidak dirugikan. 

Sesungguhnya, lahan yang digunakan untuk PSN tidak diambil negara melainkan tetap akan menjadi milik masyarakat dan digunakan sebagai hak guna dan masyarakat OAP sendiri akan dilibatkan dalam program ini.

"Kita akan tanam padi bersama-sama dan hasilnya sebagian untuk masyarakat dan over produksi akan dikirim untuk memenuhi kebutuhan pangan Nasional di pulau lain. Pada prinsipnya masyarakat yang memiliki Hak Ulayat tidak rugikan. Kami sebagai perwakilan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah ke depan akan selalu memberikan perhatian secara khusus untuk masyarakat," tandas Yoseph Yolmen.

Pemerintah Pusat yakin masih terbuka ruang untuk duduk berdialog dengan masyarakat dari hati ke hati terutama tentang investor yang berinvestasi di Provinsi Papua Selatan termasuk PSN. Diharapkan setiap permasalahan yang timbul akan ada penyelesaian dan titik temu ketika dialog bersama antara masyarakat adat, pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pihak-pihak yang berkecimpung dalam Proyek Strategis Nasional.

Diakui masyarakat punya hak dan sangat wajar untuk mereka bersuara terkait lahan miliknya. Yang diharapkan bahwa apapun masalah atau persoalan yang terjadi di masyarakat perlu duduk bersama untuk mendengar aspirasi masyarakat lalu pemerintah akan mempertimbangkan apa yang menjadi prioritas yang bisa diselesaikan secara bertahap.

Benfit dari PSN dan Investasi di Provinsi Papua Selatan adalah akan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik di kabupaten maupun provinsi. Secara nasional, APBN yang dialokasikan ke Papua Selatan hanya 1,7 triliun dan ini sangat kecil untuk mengurus Provinsi yang luas, sehingga daerah harus juga bisa menghasilkan PAD lebih, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, salah satunya adalah kehadiran investor untuk berinvestasi di Papua Selatan.

"Mari kita berikan rasa kenyamanan untuk investor untuk bisa berinvestasi. Tentu rasa aman dan nyaman itu tidak hanya diberikan kepada para investor saja tetapi juga kepada masyarakat Papua Selatan, sehingga kita bisa mendapat keuntungan baik dengan penambahan PAD, dan juga kesempatan untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat OAP dan Non OAP."

Kesempatan ini harus sambut baik oleh generasi muda Papua Selatan agar tidak menjadi penonton di negerinya sendiri. Perlu diingat bahwa untuk bekerja di suatu perusahaan harus memiliki kompetensi dan persyaratan-persyatan khusus yang wajib dimiliki oleh calon karyawan dalam menduduki posisi tertentu," kata Kepala BP3OKP.

Dia menambahkan, kehadiran investasi di daerah sangat dibutuhkan. Contohnya, Perusahaan PT. Global Papua Abadi mempunyai program tambahan yakni membagikan makanan tambahan untuk anak sekolah yang ada di sekitar perusahaan yang terkena dampak. Hal ini sangat sinkron dengan program pemerintah pusat. 

Selain itu ada beasiswa dan sekolah binaan bagi sekolah yang ada di sekitar perusahaan. Pimpinan BP3OKP berharap kiranya seluruh Perusahaan yang ada di Provinsi Papua Selatan memiliki komitmen yang sama untuk mendukung Program Makan Gratis bagi Anak-anak OAP dan Non OAP yang terkena dampak langsung dan tidak langsung sebagai bagian dari komitmen mendukung program Presiden dan Wakil Presiden.

_{Baca Juga : Jangan Terbawa Arus Judi Online, Akibatnya Terlilit Utang Hingga Perceraian}

"Hadirnya Investor di Provinsi Papua Selatan jangan kita hanya lihat dari sisi negatifnya, mari kita lihat sisi positifnya. Kami dari BP3OKP punya peran memfasilitasi dialog dan berdiskusi dengan seluruh komponen masyarakat, pemerintah provinsi dan kabupaten, anggota DPR provinsi dan kabupaten dan juga MRP untuk bersama mencari solusi dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di Provinsi Papua Selatan, kemudian dilaporkan ke Pusat kepada Ketua BP3OKP untuk 6 Provinsi di Papua," tuturnya.(Get)