Agustinus Joko Guritno Tegaskan Produk Hukum Harus Didasari Analisis Kebutuhan

Merauke - Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno menegaskan bahwa prodak hukum daerah harusnya didasari dengan analisis kebutuhan peraturan daerah serta sesuai dengan prioritas disetiap kabupaten

Guritno menegaskan hal itu saat mewakili Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menyampaikan sambutan sekaligus Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Produk Hukum Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Papua Selatan tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Merauke, Rabu (16/4/2025).

Rakortek itu mengusung tema "Pembangunan produk hukum daerah melalui transformasi digital."

Guritno mengatakan, dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan yang merupakan daerah otonomi baru maka diperlukan kebijakan-kebijakan strategis serta pengaturan yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan

"Sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,"kata Guritno.

Tapi juga sesuai dengan asas good government dan clean government. Oleh karena, produk hukum yang berupa pengaturan ataupun penetapan harus dibentuk berdasarkan mekanisme yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dia menegaskan, prodak hukum daerah harusnya didasari dengan analisis kebutuhan peraturan daerah serta sesuai dengan prioritas disetiap kabupaten.

Dengan demikian, kata dia, prodak hukum yang dibentuk tepat sasaran dan berdaya guna baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk menjamin kesejahteraan masyarakat

Pada prinsipnya, lanjut dia, analisis kebutuhan Peraturan Daerah (Perda) dilakukan untuk menentukan kebutuhan prioritas instansi atau masyarakat terhadap Perda.

Kemudian, membandingkan realisasi racangan perda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahunnya. Menghitung anggaran penyusunan Perda secara proporsional.

Hal itu dimaksud didasari pada identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akhir analisis kebutuhan Perda menjadi dasar pembentukan program dalam peraturan daerah yang nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan peraturan daerah.

Melalui momentum itu, kata Guritno, diharapkan dapat menyatukan persepsi penyusunan produk hukum daerah kabupaten se-provinsi Papua Selatan, dan dapat menghasilkan inovasi dan rekomendasi untuk perbaikan dalam bidang hukum demi kemajuan Provinsi Papua Selatan

Lanjut dia, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kepastian hukum terhadap kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.

Guritno menyebut, yang terpenting bahwa produk hukum daerah dibentuk berdasarkan pembentukan perundang-undangan yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis hirarki dan materi muatan.

Selanjutnya, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, keterbukaan. Sehingga produk hukum daerah pada setiap kabupaten dapat berkualitas serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan.

Sesuai era digitalisasi, menurut dia, hendaknya semua harus menyesuaikan, semua produk hukum dapat dilaksanakan dengan cepat lantaran disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Memanfaatkan digitalisasi yang sudah tersedia di zaman ini. Secara bersama bakal meluncurkan e-Perda untuk kabupaten se-provinsi Papua Selatan, dan mengangkat jaringan informasi hukum.

Tranformasi digitalisasi sangat bermanfaat ditengah efisiensi anggaran yang dialami pemerintah daerah. Proses fasilitasi produk hukum daerah untuk kabupaten dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta berbiaya murah

Sementara itu, Bupati Merauke Yoseph B Gebze dalam sambutannya mengatakan ada beberapa harapan yang bakal menjadi topik pembahasan dalam rapat koordinasi teknis bidang hukum ini membahas hal-hal yang bakal dilakukan kedepan terkait produk hukum daerah.

"Era digitalisasi dan konektivitas sehingga kita semua tidak bisa menghindari proses global yang sedang berlangsung dan terdampak didaerah Provinsi Papua Selatan secara umum dan secara khusus di empat kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan,"ujarnya.

Yoseph mengajak peserta Rakortek mengapgret proses/keilmuan masing-masing sehingga kapabilitas kemampuan Aparatur Sipil Negara baik ditingkat provinsi maupun kabupaten agar bisa berjalan dengan baik.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang sudah memilih Kabupaten Merauke sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakortek Prodak Hukum,"kata dia.

Dia beharap kegiatan ini berdampak baik bagi semua, dan kedepannya setiap daerah dapat menjadi tuan rumah yang baik untuk kegiatan sejenis.

Sekedar informasi, setelah menyampaikan sambutan, Guritno membukan kegiatan tersebut secara resmi dengan menabuh tifa.(Get)