Merauke - Gubernur Papua Selatan,Apolo Safanpo memaparkan capaian tugas utama yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pasca pembentukan provinsi tersebut.

Gubernur Apolo mengawali pemaparan dengan meenyebut persiapan Daerah Otonom Baru (DOB) sampai dengan tahun 2025. Provinsi Papua Selatan dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Papua Selatan dan oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendagri memberikan 12 tugas utama.

Pemaparan itu disampaikan kepada Panja Pengawasan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait evaluasi daerah otonomi daerah baru ke Papua Selatan di Swissbel-hotel Merauke, Jumat (16/5/2025).

Apolo menjelaskan bahwa tugas yang diberikan sudah dilaksanakan sejak masa persiapan yakni pelantikan Penjabat Gubernur dan peresmian provinsi sudah dilaksanakan. Lalu, pembentukan perangkat daerah dan manajemen Aparat Sipil Negara (ASN) sudah dilaksanakan dan selesai 100 persen. 

Pembentukan perangkat daerah ini melalui Peraturan Gubernur (Pergub) dan juga pengisian jabatan, kini seluruh pengisian jabatan sudah definitif. Kemudian, penyusunan Peraturan Gubenur tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun dilaksanakan, berjalan normal.

Kemudian, pembentukan Majelis Rakyat Papua Selatan sudah dilaksanakan 100 persen. Pengisian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, DPR RI, dan DPR Provinsi Papua Selatan juga sudah terlaksana 100 persen 

Tugas selanjutnya, pengalihan aset dan dokumen juga sudah dilaksanakan dan terakhir sudah ada penyerahan sertifikat tanah Kantor BPN Papua. Kemudian, penyusunan tata ruang wilayah sudah dilaksanakan di empat kabupaten.

"Kita juga sudah serahkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan dalam rapat paripurna DPRPPapua Selatan, untuk dibahas dalam Propemperdan Papua Selatan,"kata Gubernur Apolo.

Selanjutnya, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, masih sementara sedang berjalan, lantaran dalam UU Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Papua Selatan pelaksanaannya sampai pada tiga tahun. 

Lalu, tugas lainnya yakni pengalokasian dana hibah juga sudah 100 persen dilaksanakan. Pasca kondisi pengundangan UU DOB sudah 100 persen terlaksana. Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur juga sudah terlaksana. Tugas berikutnya pembinaan, pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah pusat dan DPR RI dilaksanakan setiap tahun hingga kini.

Tugas tersisa yakni aset dan sarana prasarana.Dalam satu stengah tahun ini pihaknya harus mempersiapkan 10 persyaratan atau kriteria kesiapan anggaran pembangunan fisik agar bisa dimulai yaitu persiapan penetapan lokasi, pembebasan tanah, serah terima aset, master plan dan desain, dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) serta penyesuaian anggaran .

Tugas Kemendagri selanjutnya, kontrak pelaksanaan pembangunan fisik Kantor Gubernur, Kantor DPRP Papua Selatan dan Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan sudah terlaksana sejak November 2024. Persiapan sarana dan prasarana peletakan batu pertama dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Menteri Dalam Negeri pada Juni 2024 dan kini pembangunan sementara sedang berjalan.

Gubernur Apolo menjelaskan, pekerjaan pembangunan gedung Kantor Gubernur sudah dilaksanakan dari waktu kontrak 360 hari sudah berjalan 142 hari, sisah waktu 218 hari dan ditargetkan pekerjaan diselesaikan pada Desember 2025. Nilai pekerjaan Rp215 miliar, hingga kini pekerjaan sudah mencapai 96,6 persen.

Selain itu, Pembangunan Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan, waktu kontrak selama 365 hari dan yang sudah terlaksana 143 hari, tersisa 122 hari dan diharapkan selesai pada Desember 2025. Nilai kontraknya Rp80 miliar lebih, progres dilapangan sudah mencapai 5,99 persen. 

Lalu, pekerjaan pembangunan Kantor DPRP Papua Selatan, waktu kontraknya 360 hari, yang sudah berjalan 142 hari tersisah 218 hari dan direncanakan akan selesai pada 14 Desember 2025, nilai kontrak Rp157 miliar. Progres lapangan sudah mencapai 15,78 persen.

Selanjutnya, kata Gubernur Apolo, untuk pembangunan rumah susun, sudah hampir selesai, masih dalam proses pembangunan sampai dengan lantai tiga. 

Dia menambahkan, pembangunan spam untuk air minum dan diharapkan kelar dikerjakan pada Agustus 2025 Selanjutnya, sarana dan prasarana jalan juga sudah dilaksanakan sejak 2023-2024, tahun ini akan dilanjutkan. 

_{Baca Juga : Panja Komisi II DPR RI Evaluasi Percepatan Pembangunan DOB Papua Selatan}

Rapat evaluasi ini diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh Perempuan, tokoh adat, tokoh gereja, dan Forkopimda Provinsi Papua Selatan. Turut hadir dalam momentum itu, Ketua DPRP Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun dan Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan, Demianus Katayu.(Get)