Merauke - BPKP Papua sangat konsen dalam mendorong peningkatan SDM dan akuntabilitas tatakelola keuangan dan pembangunan desa di wilayah Papua, salah satunya di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Kegiatan Workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2025 di Kabupaten Merauke pada Selasa, (28/10/20×5) di Swissbelhotel Merauke adalah bagian dari keseriusan BPKP dalam mendorong peningkatan SDM bagi pemerintahan distrik dan kampung.

Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 1 Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Hendro Wibowo mengatakan, peningkatan SDM maupun akuntabilitas tatakelola keuangan dan pembangunan desa tentunya menjadi konsen bersama baik di tingkat Kementria/Lembaga, pemerintah daerah maupun pemerintahan kampung.

_{^{Workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2025 di Kabupaten Merauke.}} 

BPKP dalam hal ini sebagai pembina APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) tentu mempunyai kepentingan untuk dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas tatakelola dan pembangunan di desa. Selain melakukan kegiatan asurans atau audit, BPKP juga melakukan kegiatan pendampingan terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa. 

BPKP juga melakukan kegiatan konsultasi melalui bimbingan teknis terkait aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk Aparatur kampung dan juga Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswakeudes) yang ditujukan kepada APIP.

Workshop kali ini mengambil tema, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjuatan. Kegiatan ini dihadiri para kepala distrik, kepala kampung, sekretaris kampung serta tenaga ahli dan pendamping desa.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Merauke, Beni Malik menyampaikan pengelolaan keuangan bukan urusan yang mudah sehingga butuh banyak pelatihan atau Workshop guna menambah pengetahuan untuk perbaikan kinerja. 

Baca Juga : Moment HSP, Kadispora Mike Walinaulik Ajak Pemuda Jadi Penggerak Pembangunan

Beni mengatakan, SDM pemerintahan yang ada di kampung-kampung masih sangat tetbatas, sehingga diharapkan melalui momen ini ada solusi untuk membantu menyelesaikan masalah keuangan agar semua dana yang turun ke kampung dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat, tepat sasaran untuk kemajuan di kampung.(Get)