Merauke - Tahun ini, peningkatan jalan provinsi dari Merauke ke pusat pemerintahan Papua Selatan di Salor dikerjakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum melalui Dirjen Bina Marga dengan pelaksana di daerah lewat Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Papua Selatan.

Pengerjaan terbagi dalam 3 segmen, segmen pertama simpang Kuprik, Kampung SP-9-SP 3 Salor dengan panjang 6 kilometer, lebar 7 meter dan alokasi anggaran sebesar Rp67 miliar. 

Segmen kedua, Jalan Simpang Kuprik-Kampung SP 9-SP 3 Salor dengan Panjang 4 Km dan lebar 7 meter dan alokasi anggaran Rp54,3 miliar. Kemudian segmen ketiga yakni paket simpang Kuprik-Kampung SP 9-SP 3 Salor yakni penanganan akses jalan menuju pemerintahan dengan panjang 3,1 kilo, lebar 7 meter dengan anggaran sebesar Rp38,9 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Preservasi Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Papua Selatan Risco Sirait mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan dan gedung oleh Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia tersebut ditangani langsung oleh Kementrian Pekerjaan Umum karena merupakan perintah langsung pemerintah pusat untuk membantu mempercepat pembangunan infrastruktur di pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan yang rencananya akan mulai ditempati oleh Pemprov Papua Selatan di tahun 2026 mendatang.

‘’Kita harus mendukung dari segi infrastruktur jalannya. Makanya kemarin, pak gubernur dan jajarannya langsung melakukan inpeksi sampai sejauh mana jalan itu dikerjakan,’’ terangnya kepada wartawan, Senin, (10/11/2025) di Merauke.

Sementara untuk bangunan gedung yakni Kantor gubernur, Kantor DPRP, dan MRP Papua Selatan ditangani langsung oleh Dirjen Cipta Karya.

Baca Juga : Buka FGD Penyusunan TPB, Sekda Papua Selatan Minta Seriusi Perencanaan Pengentasan Kemiskinan

Ia menambahkan, ketika jalan yang dibangun tersebut selesai dikerjakan maka assetnya akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Karena ruas jalan menuju pusat pemerintahan Papua Selatan di aks KTM Salor itu merupakan status jalan provinsi.(Get)