Berita Utama

DPC ALFI/ILFA Merauke Mogok Kerja Tuntut Pembatalan Tiga Komponen Tarif Pelayaran

Merauke - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) atau Indonesia Logistik Forwarders Association (ILFA) Merauke, Papua Selatan melakukan pawai kendaraan JPT dan mogok kerja di Pelabuhan pada Kamis, (26/2/2026).

Aksi tersebut sebagai bentuk protes kenaikan komponen tarif atau biaya yang tidak wajar yang dilakukan beberapa perusahaan pelayaran khusus peti kemas (container).

Ada tiga komponen yang menjadi sumber keberatan yang berdampak pada mogok kerja tersebut yakni biaya DO (Delivery Order), demurrage (Demorit) kapal atau biaya denda yang dikenakan oleh perusahan pelayaran serta biaya cleaning kontainer di pelabuhan yang dirasa terlalu tinggi atau mahal.

"Biaya DO online menurut kami itu merupakan cara supaya terjadi efisien serta menekan biaya logistik, namun yang ada DO online justru dikenakan biaya dari Rp100.000 naik 100 persen menjadi Rp200.000. Begitu pula untuk print pun kami yang print, padahal ini sudah by sistem, sehingga menurut kami nilai ini sangat mahal."

Pawai kendaraan JPT dan mogok kerja di Pelabuhan Merauke. 

"Terus biaya cleaning kalau ada pengiriman balik dari Merauke ke luar itu dikenakan cleaning sebesar Rp200.000 sedangkan untuk pekerjaan cleaning tidak dilakukan. Ketiga, biaya demurrage, ini menurut kami sangat belum pantas untuk dinaikan karena kita punya depo yang ada itu sangat kecil. Artinya jangan memanfaatkan situasi yang ada," terang Ketua DPC ILFA/ALFI Merauke, Abi Bakri Alhamid di titik star pawai di Jalan Trikora Merauke.

Sebelumnya, lanjutan Abi, pihaknya pernah pertemuan di PT SPIL dan mendengar keluhan dari Kepala Cabang bahwa PT SPIL mengalami kerugian karena harus menunggu begitu lama di luar untuk sandar dan menyedot biaya operasional. Hal tersebut berkaitan dengan antrean untuk sandar mengingat lini 1 pelabuhan saat ini sangat sempit.

Menurut Abi, kendala tersebut tidak bisa dibebankan kepada JPT. Untuk itu pihaknya berharap ada ketegasan dari Kepala KSOP Merauke sebagai otoritas pelabuhan segera dan bisa mengambil sikap sehingga tidak ada yang dirugikan. Berkaitan dengan ruang gerak logistik di lini 1 yang kian menyempit, pihaknya juga bersuara agar KSOP berkolaborasi bersama Pemkab Merauke dan stakeholder terkait untuk pembangunan depo/lini 2 pelabuhan. 

Ini menurutnya bagian dari upaya mitigasi jangan sampai satu saat terjadi stagnan, bahkan kondisi yang dikhawatirkan itu sudah mulai terasa di lini 1 pelabuhan.

Kembali lagi ke fokus tuntutan tiga komponen ia menegaskan agar kenaikan tarif pada tiga komponen pelayaran dibatalkan secara resmi.

"Tuntutan kami untuk kenaikan ini dibatalkan. Sebab dampak kenaikan ini berpengaruh pada harga barang," tegas Abi kepada wartawan. 

Aksi mogok ini dikatakan akan berlangsung sampai ada pembatalkan secara resmi terhadap tiga komponen yang menjadi tuntutan dari JPT.

Menanggapi aksi mogok damai ini, Kepala KSOP Merauke, Capt Charlie Lumika Salindeho mengatakan, KSOP sudah memediasi antara Pelayaran dan JPT. Menurutnya persoalan tersebut adalah bisnis to bisnis antara perusahan pelayaran dan pemilik barang/ cargo owner.

"Kami sudah memediasi hal tersebut dan keputusan mediasinya dituangkan di dalam notulen yang artinya notulen tersebut oleh pihak JPT maunya harus ada pemberitahuan resmi melalui surat bukan via pesan Whatsaap dari perusahan pelayaran. Dan kesepakatan tersebut JPT membuat surat kepada perusahan pelayaran yakni PT. Spil, PT. Tanto dan PT. Temas Tbk namun surat tersebut belum ada balasan dan hanya melalui pesan Whatsaap," ujarnya.

Kembali lagi ditegaskan bahwa untuk urusan bisnis to bisnis, KSOP tidak memihak dan juga tidak bisa intervensi serta memilih berada pada sikap netral.

"Harapan kami JPT dan pelayaran harus menyelesaikan baik-baik," ujarnya.

Baca Juga: Tim Saber Polda Papua Pantau 14 Komoditas di Merauke Jelang Idul Fitri

Ia mengakui depo kontainer sangat kecil sehingga butuh lini dua pelabuhan untuk melancarkan aktivitas bongkar muat logistik. KSOP sudah melakukan upaya untuk ada dukungan Pemkab dan stakeholder terkait, dalam rangka penambahan depo pelabuhan di Merauke.(Get)