Merauke - Wahana Visi Indonesia melalui Project PASTI-Papua mendorong pemerintah daerah di wilayah dampingan untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran program percepatan penurunan stunting berbasis data serta terintegrasi lintas sektor.

Dorongan tersebut disampaikan dalam Lokakarya Perencanaan dan Penanganan Tematik Stunting Project PASTI-Papua yang berlangsung pada 7–9 September 2026 di Swiss-Belhotel Merauke. Kegiatan ini melibatkan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu stunting dari tiga kabupaten dampingan, yakni Kabupaten Nabire, Mimika, dan Asmat.

Senior Program Manager Project PASTI-Papua, Julia Christine Sagala, mengatakan Project PASTI-Papua merupakan program yang bertujuan mempercepat penurunan kasus stunting sekaligus meningkatkan status gizi masyarakat di tiga kabupaten tersebut.

Project PASTI-Papua didanai oleh PT Freeport Indonesia dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia.

“Peserta yang diundang adalah perwakilan dari tiga kabupaten dampingan, khususnya OPD pengampu stunting, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Bappeda, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,” ujar Julia

Selain perwakilan dari tiga kabupaten dampingan, lokakarya tersebut juga melibatkan Bappeda dan Dinas Kesehatan dari Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, serta Papua.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menyusun perencanaan dan penganggaran program penurunan stunting secara tepat, terintegrasi dengan perencanaan di tingkat provinsi, serta berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan.

“Dengan adanya lokakarya ini, teman-teman kabupaten diharapkan bisa melakukan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan sesuai dengan stunting. Selain itu, perencanaan dan penganggaran ini dapat terintegrasi dengan perencanaan provinsi dan berbasis data, sehingga segala sesuatunya tepat sasaran,” jelasnya.

Stunting Bukan Hanya Urusan Kesehatan

Julia mengungkapkan, salah satu tantangan dalam penanganan stunting adalah masih adanya anggapan bahwa persoalan tersebut semata-mata menjadi tanggung jawab sektor kesehatan.

Padahal, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pekerjaan umum, komunikasi dan informatika, Bappeda, hingga pendidikan.

“Masih banyak yang berpikir bahwa stunting itu adalah urusan kesehatan. Padahal sebenarnya stunting itu adalah urusan bersama,” katanya.

Ia mencontohkan, sektor pekerjaan umum berperan dalam penyediaan sanitasi dan toilet yang layak. Sementara sektor komunikasi dan informatika dapat mendukung penyediaan media untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Di sisi lain, sektor pendidikan dapat berperan dalam mendorong remaja putri untuk mengonsumsi tablet tambah darah sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sejak dini.

“Jadi salah satu tantangannya adalah masih berpikir bahwa ini adalah urusan kesehatan,” ujarnya.

Tantangan lainnya, lanjut Julia, adalah pola intervensi yang masih cenderung dilakukan ketika anak sudah mengalami stunting atau berada dalam kondisi kekurangan gizi kronis.

Padahal, kondisi tersebut dapat dicegah sejak dini melalui pemantauan pertumbuhan anak di Posyandu.

“Stunting sebenarnya bisa dicegah saat berat badan anak tidak naik atau ketika mengalami gizi kurang. Kita bisa mengetahuinya ketika membawa anak ke Posyandu,” jelasnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader Posyandu agar mampu melakukan deteksi dan intervensi sejak dini. Keterampilan dasar kader dinilai menjadi salah satu kunci untuk menemukan masalah pertumbuhan anak sebelum berkembang menjadi stunting.

Ia juga menyebut Posyandu saat ini terus didorong menjadi layanan yang mencakup seluruh siklus hidup, sehingga tidak hanya berfokus pada balita, tetapi dapat diakses mulai dari anak-anak hingga lanjut usia.

Dipilih Berdasarkan Data

Julia menjelaskan, pemilihan Kabupaten Mimika, Nabire, dan Asmat sebagai wilayah dampingan Project PASTI-Papua dilakukan berdasarkan kajian data, termasuk data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) serta data yang dimiliki masing-masing kabupaten.

“Untuk tiga kabupaten ini memang angkanya di Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan masih termasuk lima kabupaten teratas. Kalau di Papua Selatan, Asmat itu salah satu di kelompok tiga teratas,” ungkapnya.

Melalui lokakarya tersebut, peserta diarahkan untuk menyelaraskan analisis situasi stunting dengan dokumen perencanaan daerah.

Peserta juga menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK) untuk memastikan program yang dirancang benar-benar sesuai sasaran, mulai dari penentuan penerima manfaat, bentuk kegiatan, hingga pembiayaan langsung dan tidak langsung beserta proporsinya.

“Teman-teman sedang membuat kerangka acuan kegiatan agar kegiatan ini benar-benar tepat sasaran, mulai dari siapa yang akan diundang, kegiatannya apa, kemudian pembiayaan langsung dan tidak langsung serta proporsinya seperti apa,” katanya.

Perlu Kolaborasi Lintas Sektor

Julia berharap upaya percepatan penurunan stunting ke depan semakin mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan mengurangi ego sektoral dalam pemerintahan.

“Stunting ini membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah daerah perlu menghilangkan ego sektoral karena perlu memprioritaskan kebutuhan gizi anak-anak,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah menggunakan data satu pintu yang selaras dengan kondisi nyata di lapangan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan program.

Terkait perkembangan prevalensi stunting hingga 2026, Julia mengatakan berdasarkan paparan pemerintah provinsi terdapat penurunan angka stunting di Papua Selatan dan Papua Tengah. Namun, penurunan tersebut dinilai belum signifikan seperti yang diharapkan pemerintah pusat.

“Kalau melihat paparan dari Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah, ada penurunan tetapi tidak signifikan seperti yang diharapkan pemerintah nasional,” katanya.

Pemerintah nasional sendiri menargetkan prevalensi stunting sebesar 14 persen. Menurut Juliet, target tersebut membutuhkan penguatan intervensi dan kerja sama seluruh pihak agar dapat tercapai.

“Berarti masih ada kelemahan yang perlu didorong,” pungkasnya.

Baca Juga: Sensus Ekonomi Masih Berlanjut, BPS Telusuri Data Anomali dan Usaha yang Belum Terdata

PASTI-Papua (Partnership to Accelerate Stunting Reduction in Indonesia–Papua) merupakan program kolaborasi yang bertujuan mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan status gizi anak di wilayah Papua.(Get)