Wakil Bupati Merauke, Papua Sularso mengatakan, pertemuannya terpadu dengan semua instansi TNI/Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Bagian perbatasan, Bea Cukai dan Kantor Imigrasi Merauke adalah mensharing informasi masalah perbatasan dan antisipasi berbagai ancaman.

 

Daerah perbatasan merupakan daerah yang berpotensi sering dimanfaatkan untuk kegiatan legal dan illegal. "Dalam pertemuan itu, ada informasi penyelundupan narkoba jenis ganja, ada penyelundupan ikan, kepiting dan komoditi lainnya," jelas Wakil Bupati, Sularso, Kamis (17/5) usai pertemuan di Kejaksaan Negeri Merauke.

 

Ia mengatakan, perdagangan antara masyarakat kedua negara belum secara legal melakukan kerjasama tapi di tingkat masyarakat sudah terjadi.

 

Dari sisi kemanan ada pelintas batas yang tidak melengkapi syarat lintas batas negara. Dokumen dan pasport diabaikan masyarakat sehingga perlu ada perhatian serius agar para pelintas batas boleh melintasi ke negara tetangga dengan aman.

 

Topik lain yang dibahas, adalah  antisipasi berbagai aksi terorisme melalui upaya untuk deteksi dini supaya dapat mencegah tindakan yang dilakukan kelompok tertentu untuk kepentingan yang tidak benar. 

 

"Selanjutnya kegiatan ini dilaporkan kepada pimpinan tingkat atas hingga kepada presiden RI tentang segala kondisi, kegiatan yang dilakukan untuk menjamin kemanan di darat, laut dan udara di tapal batas RI-PNG serta RI-Australia."