Merauke - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Merauke, Sunarjo memimpin rapat koordinasi tim pemantau penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Merauke yang disebut Desk Pemilu 2024.

Sunarjo didampingi Sekda Merauke, Jermias Ndiken mengatakan, pemerintah kabupaten bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Pilkada Merauke sehingga harus dipersiapkan agar dapat berjalan lancar, aman dan bermartabat.

"Pemda wajib melakukan dukungan untuk menyukseskan Pemilu Kepala Daerah 2024. Pembentukan Desk Pemilu ini untuk memudahkan akses informasi Pilkada. Dibutuhkan kolaborasi bersama termasuk media massa dalam mengupdate informasi selama Pemilu," tandasnya di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Jumat, (25/2024). 

Fungsi Desk Pilkada disiapkan tempat dan monitor untuk pelaporan masing-masing fungsi dari KPU, Bawaslu, Polres, Kejaksaan dan semua tim. Desk Pilkada juga menjadi tempat Koordinasi segala hal yang berkaitan dengan Pilkada. 

Ketua KPU Merauke, Rosina Kebubun kesempatan yang sama melaporkan progres tahapan Pilkada. Paling utama disampaikan bahwa pihaknya sangat siap untuk mensukseskan Pilkada 2024. Sekaligus Rosian mengapresiasi dukungan anggaran yang diberikan Pemkab setempat kepada KPU. 

KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 168.107 DPT yang tersebar di 22 Distrik, 179 kampung, 11 kelurahan dan 415 TPS serta 1 TPS di Lapas Merauke sehingga total menjadi 416 TPS. 

KPU juga sudah melakukan perekrutan 2.905 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Merauke yang dilakukan di tingkat PPS kelurahan atau kampung. Kemudian, sementara ini sedang dalam masa kampanye pasangan calon yang dimulai sejak 25 September sampai 23 November. 

^{_{Rakor pembentukan Desk Pemilu Kepala Daerah 2024 Kabupaten Merauke.}} 

"Saat ini kami sedang persiapan debat publik yang akan dilaksanakan tiga kali di Merauke, muali 26 Oktober debat pertama, debat kedua tanggal 6 November dan debat ketiga 20 November 2024," pungkas Rosiana. 

Ia mengatakan, untuk logistik Pilkada seluruh surat suara untuk provinsi sudah masuk di gudang KPU dan sudah lengkap, sedangkan surat suara bupati dan wabup baru masuk 20 Koli dan masih tersisa 65 koli dengan estimasi segera tiba di Merauke dalam waktu dekat dan kemudian akan masuk ke tahap sortir dan lipat lanjut ke distribusi.

"H-10 sudah harus bergerak ke distrik terjauh dan kami jadwalkan tanggal 17 November mulai digeser ke 6 distrik wilayah pulau kemudian diikuti distrik lain," ujarnya. 

Pilkada kali ini, KPU Merauke punya tantangan tersendiri, pertama, seluruh proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara untuk gubernur dan wakil gubernur dilakukan KPU Merauke, sehingga potensi gesekan akan bertumpu pada penyelenggara di tingkat bawah di TPS dan KPPS.

Kedua, KPU telah menetapkan DPT, namun perekaman KTP terus dilakukan Disdukcapil setempat, sedangkan surat suara dicetak berdasarkan jumlah DPT plus 2,5 persen tambahan. 

Masyarakat di luar DPT akan masuk kategori DPK (menggunakan KTP) sepanjang masih tersedia surat suara di TPS. DPK ini dilayani untuk memilih pada jam 12.00-01.00 WIT, jika kehabisan surat suara, mereka akan diarahkan ke TPS terdekat dan kalau tidak ada surat suara yang tersisa maka pemilih dengan kategori ini tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Sehingga kondisi ini dikhawatirkan terjadi gesekan pelaksanaan di TPS. 

Ketiga, ada penolakan masyarakat adat menyangkut pelaksanaan investasi di wilayah tertentu juga dikhawatirkan akan berdampak pada GolPut atau tidak memilih proses pemilihan kepala daerah.

"Tiga hal ini yang harus kita antisipasi bersama," pinta Rosina. 

Menyambung penyampaian Ketua KPU Merauke, Waka Polres Merauke, AKP Dian Pietersz memastikan situasi Merauke sementara aman dan kondusif. Menyambut pelaksanaan Pilkada, Polisi gencar lakukan patroli dialogis dan meninjau daerah yang menolak investasi serta kampung terjauh untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. 

Polres Merauke telah siapkan pasukan pengamanan akan digeser dalam waktu dekat. Hanya diakuinya bahwa secara gangguan kamtibmas untuk di Merauke meningkat namun tidak ada yang menonjol dan masih dapat di handal kepolisian. 

Pihak Bawaslu diwakili Xaverius Wonmut berbicara lebih pada netralitas ASN. ASN diharapkan tidak berpolitik praktis karena sementara Bawaslu Kabupaten Merauke sedang tangani isu keterlibatan ASN. "Kalau sekiranya itu ada, Bawaslu akan menindak sesuai prosedur dan ketentuan," tegasnya.

Kasi Datun Kejaksaan Negeri Merauke, Eko Nuryanto, SH menyebut pihaknya yang tergabung dalam sentra Gakkumdu siap mendukung pelaksanaan Pilkada. Masih disinggung soal netralitas ASN diharapkan menjadi perhatian serius dan lebih berhati-hati guna menekan terjadi pelanggaran. Hal yang sama juga disampaikan perwakilan dari Pengadilan Negeri Merauke. Tim Sentra Gakkumdu diminta cepat memfasilitasi atau koordinasi dengan aparat penegak hukum mengingat waktu penyelesaiannya sangat terbatas. 

Mewakili Dandim 1707/Merauke, Komandan Koramil Kota Merauke, Mayor Inf Haruni mengutarakan bahwa dari Kodim Merauke siap membackup Polres Merauke untuk pengamanan selama Pilkada. Termasuk meningkatkan peran Babinsa yang bekerja di wilayahnya masing-masing dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan pesan sejuk terutama ikut mensukseskan Pilkada. 

_{Baca Juga: Kesadaran Meningkat, Namun Pelanggaran Kasat Mata Masih Ditemukan}

Pembinaan politik dan peran masing-masing bidang di Kesbangpol juga sudah dijalankan sebagaiman disampaikan Kepal Kesbangpol Merauke, Ramadayanto. Ending dari Rakor ini, Sunarjo minta supaya struktur organisasi Desk Pemilu segera dibuat sehingga semua kerja dan berjalan sesuai dasar hukum.(Get)