Berita Utama

Ini Target Diskominfo PPS Tahun 2023

Merauke - Selain Dana Alokasi Umum (DAU), Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Selatan mendapatkan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) senilai 2 miliar di tahun 2023 ini. 

DTI diperuntukkan untuk penguatan jaringan telekomunikasi di empat kabupaten (Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel), masing-masing kabupaten ditujukan satu Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang mendapatkan bantuan infrastruktur jaringan telekomunikasi khususnya di sekolah yang belum terlayani internet BAKTI. 

Kadis Kominfo PPS, Thobias Tapumbi S.Sos, melalui Kabid Aplikasi dan Informatika, Nugroho Asrianto menyampaikan, tujuan DTI khusus untuk kawasan Orang Asli Papua (OAP), kawasan pendidikan dan kawasan kesehatan. Bantuan perdana ini diawali di kawasan pendidikan menyesuaikan dengan budget yang tersedia. 

"Tujuannya memudahkan sekolah saat pelaksanaan ujian online dan proses pembelajaran secara online. BAKTI Kominfo juga mempunyai program yang sama dengan dana CSR untuk memberikan bantuan internet ke kampung-kampung di daerah 3T. Kita memilih sekolah yang belum ada internet kita bantu," terang Nugroho Aristanto di ruang kerjanya di Jalan Parakomando Merauke, Kamis (2/3/2023). 

Diskominfo PPS tengah menjalani tugas-tugas rutin, pertama telah menyusun program kerja dan menginput ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kemudian menghadiri undangan dari Ditjen Otda dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenbang). Rakortekrenbang tersebut sudah mulai digelar sejak 28 Februari dan akan berakhir 10 Maret ini, diikuti oleh Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Pembahasannya, lebih pada kesiapan dan penguatan infrastruktur telekomunikasi lebih khusus empat DOB di Papua dan Papua Barat. 

Dari pembahasan yang diikuti, dapat diketahui bahwa jalur telekomunikasi yang ada di Merauke sebagai Ibukota Provinsi Papua Selatan terdapat tiga jalur. Pertama, jalur yang dibangun oleh Telkom melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi, Maluku, Papua Cabel Sistem - SKKL SMPCS saat ini baru satu jalur yang lewat laut selanjutnya akan dikembangkan jalur kedua atau jalur backup karena jalur SKKL yang ada diketahui bersama sudah mengalami empat kali putus. Sehingga akan dibuat jalur kedua dari Merauke-Tual, yang diperkirakan paling lambat akan selesai dikerjakan di tahun 2025. 

"Saat ini masih proses tender untuk kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan. 

Kita tidak tahu proses tendernya kapan selesai, tapi perkiraannya paling lambat penarikan kabel selesai 2025," terangnya lagi. 

Kemudian jalur kedua, melalui Palapa Ring Timur (PRT). PRT ada dua jalur yang menuju ke Merauke, pertama dari Jayapura-Wamena-Boven Digoel menuju Merauke. Hanya masih terkendala akses dari Jayapura ke Wamena, karena belum dibangun infrastruktur jalan. Pasalnya, kabel fiber optik yang di darat bisa digelar apabila sudah ada pengaspalan jalan sebab pekerjaan yang dilakukan membutuhkan kendaraan. Belum bisa digelar ketika jalan masih berupa jalan tanah dan berlumpur, dengan alasan ketika ada pengerasan dan pengaspalan jalan dikhawatirkan kabel akan mengalami kerusakan akibat digilas alat berat. 

"Jadi masih menunggu proses jalan dibangun dari Jayapura-Wamena, lanjut Waropko-Boven-Merauke," sambung Kabid APTIKA. 

Berikut PRT dengan jalur dari Asmat-Mappi sudah menggunakan kabel optik, namun setelah dari Mappi menuju Boven Digoel masih menggunakan radio. Kapasitas backbone yang dilewati radio hanya 1 Gigabite dibagi dua 500 Mbps untuk Moratelindo dan 500 Gbps untuk Telkom, sementara kebutuhan Merauke kurang lebih 10 Giga. Jadi backup untuk di Merauke sendiri selain lewat Palapa Ring Timur apabila SKKL Telkom putus maka Telkom akan menggunakan jalur PRT lewat radio yang 500 Mega kemudian ada backup satelit Starlink 500 Mbps dan backup link Telkomsel sebesar 1 Gbps. 

"Jadi kapasitasnya memang jauh di bawah. Untuk menambahkan kapasitas backbone masih proses dalam perizinan dan ini tidak mudah," ucapnya. 

Tahun ini Kominfo provinsi targetkan penyediaan akses internet ke sekolah melalui dana tambahan segera dikerjakan. Kemudian pembuatan portal daerah provinsi atau website provinsi termasuk Subdomain dari 22 OPD, penempatan server, tanda tangan elektronik dan persuratan menggunakan aplikasi SRIKANDI dan pengarsipan secara digital melalui sertifikasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).(Get)