Merauke - Penjabat Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) di Swissbelhotel Merauke, Rabu, (12/2/2925).

DPA tersebut diserahkan kepada tujuh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disela-sela rapat koordinasi dengan seluruh ASN. Di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Selatan, Inspektorat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan. 

Kesempatan tersebut sekaligus menyampaikan arahan terkait efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto serta kinerja Aparat Sipil Negara (ASN) di provinsi tersebut.

“Saya menyerahkan anggaran untuk dipakai selama satu tahun anggaran 2025, kita sudah mendengar semua arahan Presiden Prabowo Subuanto tentang masalah anggaran, saya harus sampaikan kepada rekan-rekan semua,” ujar Rudy.

Rudy mengatakan, tak usah kaget dan bingung, organisasi harus tetap berjalan, semua kebijakan pemerintah harus diikuti agar tetap berjalan dengan baik.

“Rekan-rekan semua juga harus selamat dalam mempertanggungjawabkan kebijakan itu dengan anggaran yang ada jangan sampai salah menggunakan,” ujarnya lagi.

Sufahriadi menjelaskan, efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo untuk seluruh gubernur, bupati dan wali kota yakni pertama membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial seperti kajian studi banding, percetakan,publikasi dan seminar dan Focus Group Discussion (FGD).

Kedua, mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Ketiga, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional. Keempat, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki ouput yang terukur.

Selanjutnya, kelima memfokus anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

Keenam, lebih selektif dalam memberikan hibah langsung, baik dalam bentuk uang barang maupun jasa kepada Kementerian dan Lembaga. Ketujuh, melakukan penyesuaian belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.

“Ini yang harus kita sama-sama sepakati, rekan-rekan akan merasakan ini semua, akan juga melaksanakan perintah presiden yang harus kita kerjakan sama-sama. Saya berharap, dengan kebijakan ini rekan-rekan bisa menerima, dan bisa melaksanakan,” kata Rudy.

Selain itu, Sufahriadi mengingatkan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan terkait program cek kesehatan gratis (CKG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, program ini sudah harus disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan Papua Selatan. Kepala Dinas Kesehatan diharapkan mensosialisasikan program tersebut kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga masyarakat tidak bingung ketika bertanya kepada pegawai.

“Masyarakat yang ada dilingkungan kita, dia akan bertanya kepada kita adalah Pemerintah Daerah (Pemda), kalua kita tidak tahu, masyarakat akan lebih pusing lagi,” ucapnya.

Lanjut dia, Kepala Dinas Kesehatan mencari waktu untuk menyampaikan bagaimana caranya, kemudahan apa yang didapat, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat supaya program ini juga bisa berhasil.

“Bagaimana Masyarakat yang tidak punya kartu tanda penduduk (KTP), bagimana masyarakat yang tidak punya kartu keluarga (KK), bagimana Masyarakat tidak punya hendphone, bagimana masyarakat yang tidak punya gadget perlu disampaikan agar masyarakat tau,”kata dia.

Rudy menegaskan, ini program pemerintah yang harus dilaksanakan dan akan ditanya oleh masyarakat walaupun masih terdapat kekurangan namun pasti dilengkapi dan diperbaiki.

Melalui momentum itu, Rudy juga menyampaikan terkait inflasi, secara umum menyangkut makanan dan minuman, pakaian, alas kaki, perumahan, listrik, air, bahan bakar, rumah tangga, perlengkapan, Kesehatan, transportasi, informasi, rekreasi, pendidikan, penyedia makanan dan minuman, restoran, peralatan pribadi dan jasa lainnya.

“Hasil inflasi ini adalah hasil kerja rekan-rekan semua, hasil kerja kita semua. Kalau tanpa dukungan dari rekan-rekan kita pasti berada diurutan pas atas. Inflasi Papua Selatan berada ditengah-tengah 0,45 persen,”ujarnya.

Rudy juga menyinggung data kemiskinan Maret-September 2024 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk seluruh provinsi di Indonesia termasuk Papua Selatan. Masih melalui momentum itu, Rudy Sufahriadi berterima kasih kepada seluruh OPD yang sudah bekerja dengan baik.

“Berterima kasih kepada seluruh ASN disetiap OPD atas kerja-kerja selama ini. Kita semua berada di Papua Selatan bukan maunya kita, Tuhan yang tempatkan saya disini dan bisa bekerjasama dengan rekan-rekan sekalian, waktunya tidak lama tapi baik semua. Semoga yang dikerjakan semua baik kedepan,”kata Rudy.  

_{Baca Juga : Pemerintah Pusat Siapkan Program Cek Kesehatan Gratis Bagi Warga yang Berulang Tahunl}

Ia menambahkan, walaupun Merauke berada di ujung Indonesia, Penjabat Gubernur Papua Selatan mendapat penilaian kinerja baik dan angkanya lumayan yakni 80,60 persen. Baginya, ini adalah hasil kerja rekan-rekan seluruh ASN.(Get)