Merauke - Wakil Ketua I DPR Kabupaten Merauke, Al Maratus Solikah didamping Ketua Komisi B Lucas Patrauw memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bahas terkait gagal panen di wilayah tersebut.

RDP kali ini menghadirkan Kepala Dinas Pertanian Yosefa Loise Rumaseu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Marta Bayu dan Kepala Bulog Merauke, Firman Mando. Dewan mempertanyakan solusi gagal panen yang terjadi tiga tahun berturut-turut di Kabupaten Merauke, ketersediaan pangan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya, mengingat harga beras di Merauke semakin mahal. 

"Saat ini banyak petani kita yang keluhkan gagal panen. Selain karena faktor cuaca juga karena hama yang berdampak pada penurunan produksi dan ketersediaan stok serta harga beras naik. Belum lagi petani kesulitan membayar kredit di bank," ujar Lucas Patrauw di ruang rapat Dewan, Selasa (20/6/2023). 

^{_{Rapat Dengar Pendapat Anggota DPR Kabupaten Merauke, dinas terkait dan Bulog.}}

Dinas terkait diminta segera melakukan kajian serta mencarikan solusi supaya persoalan gagal panen tidak menjadi momok bagi petani dan membuat mereka takut untuk memproduksinya lagi.

"Langkah antisipasi gagal panen harus dilakukan agar petani tetap bertahan dan semangat mengolah lahan sawah," sambung Anggota Dewan, Prayogo.

Dewan juga minta Dinas Ketapang melakukan operasi pasar sampai ke distrik-distrik sehingga mudah dijangkau masyarakat.

Menjawab pertanyaan Dewan, Kadis Pertanian Yosefa menyebut pihaknya punya kebutuhan prioritas untuk mendukung peningkatan produktifitas pangan padi di Merauke. Pertama, harus didukung penyuluh yang berkualitas. Merauke memiliki 56 penyuluh, 8 di antarnya sudah pensiun, sementara untuk perekrutan hanya dilakukan di tingkat pusat. Harusnya, satu kampung memiliki satu penyuluh, sementara jumlah yang ada masih sangat jauh dari yang dibutuhkan. Meski persoalan ini sudah dibawa ke pusat, sayangnya belum ada tindak lanjut. 

Kedua, di Merauke belum punya produsen benih khusus padi, oleh Dinas sudah melakukan tindakan dalam rangka pemenuhannya seperti pembuatan aplikasi dan petugas pengawas sertifikat. Ketiga, minimnya petugas pengamat hama. Dari empat orang, tiganya sudah masuk masa pensiun dan tertinggal satu saja dengan jangkauan pelayanan untuk satu provinsi di Papua Selatan. 

Keempat, terkait pupuk. Oleh Dinas telah mengatur dan memverifikasi data, bagi penerima manfaat harus sesuai lokasi tempat tinggal, sebab sebelumnya masih terjadi lompatan dari distrik satu ke ditarik lain. Kelima, PH (Potential Hydrogen) tanah di Merauke sangat rendah. Diplomat kesuburan tanah yang sebelumnya pernah dilakukan, kini tidak lagi diterapkan. Sehingga Dinas sedang berupaya mencarikan solusi sebagai upaya lain untuk meningkatkan kesuburan tanah. 

Pihaknya akan menggodok kajian limbah minyak kelapa sawit dari perusahaan Crude Palm Oil (CPO) yang berinvestasi di Papua Selatan. Jika nanti limbah sawit mampu meningkatkan kesuburan tanah, maka Dinas akan masukan dalam program. Keenam, telah dibentuk Asosiasi PERPADI (Persatuan Pengusaha Padi dan Beras) untuk menjaga harga beras, menyusul komoditi lainnya juga akan dibentuk guna menjaga harga pasar dan menjaga ketersediaan pasokan pangan.

Ketujuh, untuk menjaga pangan Merauke tetap aman perlu menjaga pintu keluar masuk di wilayah selatan khususnya di Merauke agar keluar masuknya beras diawasi secara terpadu.

Kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pertanian menuturkan bahwa menurut perhitungan Dinas, sesungguhnya beras Merauke masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat apa lagi masuk musim panen kedua ini. 

"Beras Merauke tidak menurun, karena dari perhitungan kami cukup untuk Merauke. Makanya kita menjaga pintu keluar. Kalau pintu keluar masuk tidak dijaga maka persoalan pangan di Merauke terus terjadi. Mari kita jaga secara terpadu," ujar Kadis Pertanian. 

Mendengar hal ini, Lucas Patrauw menegaskan Dinas Pertanian sebagai leading sektor pangan semestinya mengkomunikasikan bersama mitra untuk memperhitungkan agar semua keputusan dilakukan secara bersama. 

Sementara itu, Dinas Ketahan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Bulog melakukan operasi pasar daram rangka menekan disparitas harga dan memastikan ketersediaan stok bahan makanan pokok tetap aman. 

Tim Penanganan Inflasi Daerah (TPID) juga terus bekerja menekan laju inflasi di Merauke. Buktinya, berdasarkan data inflasi Kabupaten Merauke berada di bawah inflasi nasional. Per Mei 2023 inflasi Merauke 3,48 persen dan inflasi nasional 4, 33 persen. Angka ini membawa Kabupaten Merauke sebagai daerah terbaik dalam menekan laju inflasi dan diapresiasi Kemendagri. 

Dinas Ketapang juga mempunyai program pusat bantuan pangan dan bantuan benih, serta berbagai kegiatan untuk berdayakan pangan lokal yang ada sehingga masyarakat tidak harus mengandalkan beras. "Ada mobil mobile warung pangan yang selalu turun ke beberapa kampung untuk melayani kebutuhan pangan bagi masyarakat," tutur Marta Bayu. 

Kesempatan terakhir, Kabulog Merauke, Firman Mando menjelaskan alasan mendatangkan beras dari luar Papua pada tahun ini. Tidak lain menurut Firman, tujuan mendatangkan beras luar adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar di Merauke. Karena dilihat posisi stok sudah sangat menipis, maka dengan berat hari harus datangkan untuk jatah beras pegawai, TNI polri dan operasi pasar serta menjaga stok antisipasi bencana alam. 

Selain itu, adanya program bantuan pangan dari pusat yaitu Bulog ditugaskan untuk menyalurkan bantuan pangan di Papua Selatan dan dan daerah Nduga. Dari wilayah kerja tersebut, menyerap 786 ton beras per satu alokasi untuk tiga bulan. 

"Dari dasar itu kita datangkan beras dari luar selain penugasan pemerintah juga memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Dan yang kita datangkan ini adalah beras pemerintah yang diambil dari Bulog di Surabaya. Bahkan pemerintah Indonesia datangkan beras dari Vietnam, Thailand dan India. Harusnya kami minta didatangkan 5000 ton untuk Papua Selatan namun yang disetujui 2000 ton," ucap Firman. 

Ditambahkan, Bulog tetap prioritaskan beras lokal. Meski Bulog mendatangkan beras luar, itu tidak akan menggangu harga beras lokal. 

Ia juga menjawab keluhan penyaluran jatah beras ASN di distrik-distrik yang belum terealisasi tiga bulan di awal tahun ini. Disampaikan, terjadi perubahan mekanisme transporter dari pusat dan aturannya tersebut baru ditetapkan bulan April, sehingga mengalami keterlambatan. 

"Karena ada dua metode jatah pegawai, yakni melalui transporter via PT Pos Indonesia dan yang langsung diambil di gudang. Karenanya penyaluran menjadi rapelan dan menguras stok. Langkah yang diambil sambil menunggu kontrak transporter, maka jatah pegawai diambil sendiri ke gudang. Kalau bulan April dan Juni sudah dilayani oleh PT Pos," imbuhnya. 

Sebelum menutup RDP, Waket DPR Almaratus Solikah ajak pihak terkait ini punya satu komitmen, punya satu data dan bekerjasama untuk tetap memastikan pangan Merauke dan Papua Selatan tetap aman.(Get)