Merauke - Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo melakukan rapat dan menentukan langkah-langkah penanganan banjir Kota Merauke bersama OPD terkait dari provinsi dan kabupaten setempat, Sabtu, (5/4/2025).

Rapat tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti genangan air terjadi di banyak titik di Merauke setelah hujan lebat pada malam Sabtu. Pihaknya menyepakati untuk membuat keputusan dalam penanganan banjir.

"Kita perlu sepakat bikin keputusan Gubernur untuk penanganan banjir di Merauke. Keputusan itu lebih pada pembagian tugas antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi dan Kabupaten untuk penanganan banjir," ucap Apolo di Gedung Negara Merauke.

Terutama pembagian wilayah atau kewenangan yang menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai Papua-Merauke khusus menangani saluran induk yakni seluruh saluran yang menuju badan air sungai, laut atau danau. Kemudian pemerintah provinsi melalui PU provinsi menangani saluran sekunder yakni saluran yang masuk ke saluran induk seperti drainase jalan. Sedangkan pemerintah atau PU kabupaten menangani saluran tersier yakni saluran yang berada di perumahan dan kompleks masyarakat.

Dengan demikian, instansi dan OPD terkait akan fokus pada tanggungjawab masing- masing sebab banjir yang mengulang sangat merugikan masyarakat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Papua Selatan, Heribertus Silubun meminta pemerintah baik provinsi maupun kabupaten serius menangani persoalan banjir yang salah satunya dipicu ketidaktertiban masyarakat dalam membuang sampah dan akhirnya menimbulkan penyumbatan pada saluran air dan terjadilah genangan kala hujan tiba.

Terkait sampah, Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan, Demianus Katayu menganjurkan segera ada gerakan bersama membersihkan sampah. 

Kemudian kesempatan itu Gubernur Apolo Safanpo tegaskan agar pimpinan BWS Papua Merauke segera membuat surat permohonan kepada Bupati Merauke untuk menghibahkan aset yang selama ini dibawah PU Kabupaten ke BWS Papua Merauke agar penanganan banjir lebih optimal.

Kepala Seksi Perencanaan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur, SDA BWS Papua Merauke, Meesak mengatakan BWS Papua Merauke setiap tahun terus melakukan pembangunan jaringan Kota Merauke dan memetakan ada 8 zona banjir serta 5 pintu pengendalian namun lima pintu tersebut tidak berfungsi dengan baik karena belum pengalihan aset dari kabupaten.

_{Baca Juga : Selain Fenomena Alam, Merauke Langganan Banjir Karena Beberapa Faktor Ini}

Langkah cepat yang juga menurutnya perlu dilakukan adalah penyediaan pompa air untuk menyedot air dari pemukiman yang tergenang keluar pemukiman. Selain itu harus ada Perda yang mengatur terkait sampah supaya masyarakat tertib sampah. Ia sepakat tiga cara tangani banjir yang disampaikan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo yaitu metode struktur, non struktur dan law enforcement atau penegakan hukum.(Get)