Merauke - Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup provinsi setempat mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat.

“Terkait pembinaan UMKM, semua OPD harus bersinergi, tidak bisa kita dipercayakan kepada OPD tertentu, harus bersinergi,”kata Paskalis kepada wartawan setelah membuka rapat koordinasi (rakor) dan pameran inovasi daerah Provinsi Papua Selatan di Swissbel-hotel Merauke, Selasa (27/5/2025).

Paskalis menyebut, UKM benar-benar menyentuh langsung ke orang yang berkepentingan, dalam hal ini masyarakat, hanya saja untuk memberdayakan masyarakat, butuh pendampingan.

“Contoh, kita kasih padi ke masayarakat, maka mereka akan giling untuk jadikan beras lagi maka harus ada pendampingan,”ujar Paskalis.

Lanjut dia, demikian juga dengan bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha yang diberikan kepada masyarakat harus diikuti dengan pendampingan.

“UMKM itu bukan memanjakan orang atau masyarakat, melainkan membuat orang itu bisa mandiri, semisal masyarakat minta ikan jangan dikasih ikan tetapi dikasih pancing dan kail atau jala,” kata dia.

Tetapi, kata dia, ketika fasilitas itu diberikan, harus didampingi oleh OPD dan instansi terkait, melakukan identifikasi, jika ada permohonan dari masyarakat jangan langsung dijawab, harus turun lapangan dan mengecek sekaligus mengidentifikasi benar tidak usahanya ada atau tidak.

Selanjutnya,benar tidak pendidikan dan semangatnya ada atau tidak untuk mengembangkan usahanya. Lantaran, kadang masyarakat menyalahkan gunakan bantuan yang diberikan pemerintah lantaran tak diidentifikasi.

“Setelah identifikasi barulah bantuan diberikan, kalau sudah diberi maka harus didampingi,” ujarnya.

Pendampingan harus kontinyu dan terus menerus, tak bisa hanya dilakukan pada saat-saat tertentu, tetapi harus benar-benar usaha masyarakat bisa dikembangkan.

Paskalis mengatakan, ada banyak pendampingan, misalnya pendampingan manajemen terkait pengaturan keuangan, pendampingan pengamanan aset yang diberikan pemerintah, harus ada pengawasan melekat

“Jujur saja, khusus di Papua Selatan, pendampingan belum jalan, kalaupun ada masih bersifat perorangan, namun dari dinas belum nampak,” kata dia.

Jika ada pendampingan yang sudah berjalan, kata Paskalis, harus ditingkatkan, dan tak boleh satu dinas yang menangani tetapi beberapa dinas harus gabung guna meningkatkan UMKM masyarakat.

_{Baca Juga :Wabup Fauzun : Lansia Bukan Sebagai Beban Keluarga, Kita Ada Karena Orang Tua}

Ia menambahkan, semua dinas harus membuka ruang bagimana masyarakat bisa didampingi, bisa diberi penyertaan modal dan betul-betul masyarakat itu bisa mandiri.