Merauke - Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze menyebut bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Merauke Berada di angka 10,19 persen. Untuk itu, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di wilayah setempat yang melibatkan OPD dan pihak terkait.

Hal ini disampaikan Yoseph Gebze saat membuka rapat evaluasi atas dokumen penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) Kabupaten Merauke tahun 2025-2026, bersama narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri dan dihadiri pimpinan dan perwakilan dari OPD, Senin, (24/11/2025) di Bapperida Merauke.

Rapat penting ini seluruh OPD diminta punya persepsi yang sama dan berpikir untuk kepentingan masyarakat. 

"Selain hak memperoleh kehidupan yang baik, tapi kewajiban kita adalah bagaimana berpikir dengan program tepat untuk mengentas kemiskinan. Sebab isu kemiskinan masih menjadi perhatian besar pemerintah pusat, jangan samapi masyarakat sampai pada kemiskinan ekstrem," ujar Bupati Merauke.

Segenap OPD diarahkan bisa memaksimalkan keuangan yang ada meski berada pada situasi efisiensi yakni pemangkasan transfer ke daerah (TKD). Ia menyarankan kurangi perjalanan dinas dan jumlah orang dengan harapan semakin sedikit orang semakin bertanggungjawab dalam pencapaian kinerja.

"Kita mengubah cara pandang kita untuk benar-benar efisiensi. Perlu saya ingatkan bahwa saat ini kita tidak lagi bekerja sendiri- sendiri dalam pelaksanaan kegiatan dan program untuk mengentas kemiskinan, kita harus lakukan secara kolaboratif antara OPD yang satu dengan yang lain," ujarnya.

Pendidikan dan kesehatan serius digenjot oleh OPD terkait sebab keduanya mempengaruhi kemiskinan. Seab, seseorang menjadi miskin karena SDM rendah dan hidup dalam kondisi tidak sehat, pertumbuhan yang tidak stabil dan stunting. 

"Saya berharap ke depan kita akan mencoba untuk membuat tim kerja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dan jadi tim kolaboratif. Tim ini harus bisa merumuskan agenda kerja dan pumya target sehingga di tahun 2026 kita sudah bisa menyediakan data dan target kerja untuk mengurangi angka kemiskinan," ujarnya lagi.

Dikatakan, dari sisi ekonomi, hadirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menciptakan satu siklus ekonomi tersendiri karena petani bisa berkontribusi dengan menyediakan sayuran dan bahan pangan yang dibutuhakn di dapur MBG. Sehingga Merauke tidak mengalami inflasi karena tidak ada cabai atau komoditi tertentu. Begitupun dalam konteks yang lebih besar bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. 

"Kita harus berpikir bagaimana caranya kita turunkan angka kemiskinan di Kabupaten Merauke. Bapak dan ibu saya yakin untuk melaksanakan program-program. Efisiensi terjadi supaya kita bisa melaksanakan program secara maksimal. Hari ini kita evaluasi apa yang perlu kita perbaiki terkait dengan kemiskinan dan tim ini harus serius laksanakan program untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Merauke," pungkasnya.

Baca Juga: Gubernur Apolo dan Bupati Yosep Segera Tindaklanjuti Masalah Tanah Adat di Kampung Nakias

Dari waktu ke waktu, lanjut Bupati, tim bisa melihat siapa saja yang berisiko menjadi orang miskin. Apa saja peran masing-masing dinas guna menekan kemiskinan, salah satunya program yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan di Merauke.(Get)