Merauke - Branch Manager PT. Spill Cabang Merauke, Puji Hermoko mengutarakan bahwa kenaikan tiga komponen tarif pelayaran merupakan imbas dari padatnya area atau lini 1 pelabuhan. 

Menurutnya, ibaratnya sudah sakit kronis kondisi yang dirasa pelayaran saat ini sebab arus barang tidak lancar akibat dari sempitnya ruang di lini 1 pelabuhan, sehingga kapal yang hendak sandar harus menunggu berhari-hari dan menambah biaya operasional, sedangkan di area bongkar juga sangat padat.

"Kenapa kita naikan komponen-komponen itu sebenarnya kecil saja, hanya Rp100.000 saja naiknya. Kenapa harus kita naikan, sesungguhnya pelayaran ibarat sakit sudah kronis. DO (Delivery Order) kita naikan, karena sekarang sudah pakai aplikasi dan itu tidak gratis tapi berbayar," ujar Branch Manager PT. Spill kepada wartawan, Jumat, (27/2/2026) di Merauke. 

Keluhan soal print adalah bagian yang sudah mempermudah ketimbang harus datang ke mengambil yang diprintkan di pelayaran. Ia menegaskan permintaan dari JPT (DPC ALFI/ILFA) untuk pembatalan kenaikan harga dakam aksi mogok hari pertama, Kamis, (26/2), Puja Hermoko mengatakan pihaknya tidak bisa mengakomodir karena masing-masing punya rumah tangga.

"Rumah tangga shpping, kita mengangkut barang dari pelabuhan ke pelabuhan, kalau ekspedisi di sini itu ditunjuk oleh ekspedisi Surabaya. Sedangkan ekspedisi Surabaya, pemuatan dari sana tidak masalah. Semua yang bayarkan customer bukan JPT, apa ruginya JPT," tandasnya.

Menurutnya kenaikan tersebut sangat kecil dampaknya ke masyarakat. Kalau dampak besar, lanjut dia, adalah pertama, keterlambatan barang tiba di Merauke, dan kedua, kelangkaan. "Kalau hanya nilai seratus ribu, mungkin bisa cek di pedagang, seandainya kita tidak naikpun, apakah kita bisa intervensi pedagang," ujar Hermoko.

Namun demikian ia berharap sebagai sesama yang menangani bidang logistik, semestinya seiring sejalan. Sebab supply chain (rantai pasok) logistik yaitu melayani logistik dari gudang pemuatan sampai gudang penerima. "Kalau kita mau protes atau complain harusnya ke pemerintah, kenapa sampai mengakibatkan lapangan penuh kayak gitu, antrean panjang sekali. Sekarang kapal berlabuh sampai dua minggu, bahan bakar yang kita keluarkan berapa. Itupun biaya DO tergantung BL-nya, 1 BL (Bill of Lading) seandainya 20 DO, biayanya cuma Rp200.000 saja bukan setiap DO, tidak," ucap dia.

Sementara itu biaya cleaning hanya berlaku pada muatan balik dari Merauke ke Surabaya, untuk yang tidak ada muatan balik tidak dikenakan biaya. Dan komponen biaya tersebut saat kontrak sudah sepakat karena itu ranahnya pelayaran. 

Lalu untuk demorit/demurrage atau denda. Pelayaran sudah memberikan free time selama 14 hari, sejak kontainer turun. Dari waktu tersebut, pelayaran berharap kontainer segera dibongkar. "Biar kita tidak kekurangan kontainer di Surabaya. Kalau lebih dari itu, kita kena demorit ada hitungannya. Dan belum pernah dalam sejarah JPT atau ekspedisi atau pemilik barang seandainya kena demorit bayarnya full tagihan, pasti kita diskon juga ada yang 30 atau 50 persen," tambahnya lagi.

Menurutnya, nilai demorit tidak sebanding dengan kontainer yang harus segera dikosongkan dan dikirim sehingga tidak kekurangan kontainer di Surabaya. "Kenapa kita tetapkan itu, karena rata-rata pemilik barang tidak punya gudang dan kontainer kita dijadikan sebagai gudang. Dan yang bayar adalah pemilik barang bukan ekspedisi," ujarnya lagi.

Kondisi ini, oleh pihak pelayaran sudah melakukan complain ke Pelindo sama ke KSOP. Sebab fungsi kontainer hanya transit bukan dijadikan gudang.

Selain itu, kontainer yang dari Merauke ke Surabaya banyak yang robek dan penyok sehingga harus dilakukan maintenance dan itu tidak dibebankan ke ekspedisi.

"Jadi hal-hal seperti itu pelayaran juga mengeluarkan biaya, karena itu harusnya ada sinergi antara pelayaran sama JPT dan juga ada empati apa yang dirasakan pelayaran," tandasnya.

Kondisi yang dialami ini, pihak pelayaran sudah menghadap bupati, gubernur bahkan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR namun belum ada jawaban persoalan mendasar yang dialami di lini 1 pelabuhan.

Untuk itu JPT diharapkan mempertimbangkan kembali aksi mogoknya sebab dampaknya dialami masyarakat banyak. Dan pemerintah daerah harus juga segera menindaklanjuti persoalan mendasar yang sudah lama dikeluhkan supaya rantai pasok logistik tidak terhambat.

Baca Juga: Tongkat Komando Resmi Beralih Dalam Sertijab Komandan Kodaeral XI

"Kalau kita keluarga besar pelabuhan cerai berai kasihan dampaknya ke masyarakat. Harusnya kita bersatu saling mengerti dan empati," ujar Hermoko mengakhiri komentarnya.(Get)