Merauke - Secara umum, kondisi stok BBM yang ada di Fuel Pertamina Merauke, terdiri dari lima produk yakni minyak tanah, pertalite, mertamax, solar dan avtur masih dalam kondisi aman.
Namun, yang menjadi kendala dalam beberapa hari ini, adalah suplay LPG. Artinya stok LPG di Merauke sangat terbatas. Per 1 April 2026, total stok LPG yang ada di agen sebagai penyedia PT Tunas Digul dan PT Lintas Papua adalah 588 tabung untuk 5,½ kilogram dan bridgas 12 kilogram 1.210 tabung dan LPG 50 kilogram sebanyak 112 tabung.
"Stok yang ada ini kalau dilakukan penjualan secara normal akan habis dalam waktu lima hari. Tapi saat ini sambil menunggu suplay berikutnya, kami Pertamina melalui agen memprioritaskan untuk pengisian langsung ke konsumen rumah tangga maupun UMKM. Jadi untuk reseller atau orang yang akan menjual kembali kami batasi pelayanan," terang Sales Area Manager Papua Selatan - Pegunungan, Andrew Ricky Tambunan pada pertemuan membahas kesiapan Provinsi Papua Selatan dalam menyikapi perubahan geopolitik yang berdampak pada geoekonomi.
Pertemuan ini berlangsung di Swissbell Merauke, Kamis, (2/4/2026) dipimpin Gubernur Papua Selatan, Alolo Safanpo didampingi Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, Sales Area Manager Papua Selatan - Pegunungan, Andrew Ricky Tambunan, pemilik perusahaan pelayaran, KSOP, Pelindo, agen LPG Mitra Pertamina, Iswana Migas, Bandara Mopah dan dinas serta pihak terkait lainnya.

Andrew Ricky menginformasikan bahwa suplay LPG selanjutnya akan masuk dalam waktu dekat untuk tabung 5½ Kilogram sebanyak 1.340 tabung. Lalu 8 April nanti 624 tabung ukuran 12 kilogram dan 616 tabung 12 kilogram akan tiba pada 14 April.
Dikatakan, para agen LPG melakukan pengisian gas di Surabaya dengan pengiriman melalui agen kontainer. Disebutkan bahwa penjualan gas LPJ pada Maret 2026 sangat turun drastis. Januari penjualan LPJ ukuran 5½ kilogram capai 32 ton, Februari 29 ton dan Maret turun hingga 8,7 ton. Kemudian ukuran 12 kilogram per Januari terjual 63 ton, Februari 106 ton dan Maret 27 ton. Sedangkan untuk ukuran 50 kilogram per Januari 3,4 ton, Februari 12,5 ton dan Maret 2½ ton.
"Kenapa ada penurunan drastis di Maret, ternyata setelah kami berdiskusi mengumpulkan teman-teman agen, terdapat kendala, adanya keterbatasan kontainer di Surabaya. Ini tentu akan menghambat jumlah tabung isi yang terkirim dari Surabaya ke Merauke," terang Andrew.
Penyebab lain, adalah aksi mogok kerja dari JPT AlFI/ILFA di awal Maret menghambat aktivitas bongkar muat di Pelabuhan. Selain itu, lamanya waktu tunggu kapal untuk melakuka bongkar muat di Pelabuhan Merauke karena space terbatas. Serta secara nasional sudah dikendalikan 75% untuk sales LPG non subsidi dari yang full 100% menjadi 75%.
"Ini menjadi kondisi yang berdampak pada ketersediaan LPG di wilayah Kabupaten Merauke," ucapnya.
Lanjut kata dia, untuk wilayah Papua Maluku tempat pengisian gas LPG yang sudah berjalan yaitu di Jayapura dan di Ambon. Sehingga yang akan dilakukan tetap lakukan komunikasi dan koordinasi ke pihak regional di Jayapura mapun di Surabaya agar dapat mengoptimalkan pelayanan pengisian tabung LPG yang sudah ready di Surabaya yakni sekitar 9.500 tabung dan akan dikirim ke Merauke.
Kedua, butuh support ketersediaan kontainer dari Surabaya dan bongkar muat di Pelabuhan, supaya tabung-tabung yang sudah diisi bisa langusng dimuat dan dikirim melalui kargo tujuan Surabaya-Merauke dan segera dibongkar. Harapannya lintas instansi bisa saling mensupport untuk kelancatannya.
Ketiga, jika masih mengalami kendala, maka akan dilakukan pola alih suplay yaitu pengisian gas LPG akan dilakukan di SPBE di Ambon. Hanya ada tantangannya, jalur Merauke-Ambon tidak ada rute kargo reguler. Kalaupun ada akan melalui rute yang panjang. Untuk mempercepat waktu melakukan Carter kapal LCT untuk mengangkut muatan menggunakan kontainer Merauke-Ambon. Ini pun punya tantangan tersendiri, ternyata agen tidak memiliki kontainer dan butuh dukungan minimal 11 kontainer untuk mengangkut 9.000 tabung kosong ke Ambon.
"Jika ini memang bisa dilakukan harapannya di minggu kedua April kita sudah bisa melakukan alih suplay pengisian ke Ambon. Cuma kondisi alih suplay pasti akan berdampak pada peningkatan biaya, karena dari yang menggunakan kargo umum tapi ini menggunakan Carter kapal sehingga biayanya cukup besar. Hitung-hitungan secara umum kenaikan harga capai 50-60% per tabung dari harga eksisting sekarng," ucapnya lagi.
Ia mengimbau agar masyarakat melakukan penghematan energi secara bijak. Perlu tim satgas terpadu untuk mengantisipasi adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan situasi dengan menimbun BBM atau gas LPG dan menjual dengan harga tinggi.

Pertemuan itu, para agen juga keluhkan soal kontainer dan waktu kapal mengantre untuk bongkar muat cukup lama di Pelabuhan Merauke sehingga mempengaruhi stok LPG di Merauke. Sementara itu dari penyedia jasa pelayaran PT Spil mengatakan masalah kontainer dari Surabaya sebetulnya bisa dikomunikasikan dengan perwakilan di daerah untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke pusat. Yang terpenting adalah komunikasi jika terjadi kendala.
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengatakan pertemuan ini dilakukan guna mencari solusi bukan menyalahkan satu dengan yang lain, sebab yang diutamakan adalah untuk kepentingan masyarakat. Sehingga pemerintah dapat memperoleh informasi valid untuk dapat dipakai dalam mengambil kebijakan. Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah hadir dan memberikan masukan ke pemerintah.
Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze kesempatan tersebut memberikan pendapatnya. Ia mengaharapan jalur reguler tetap dipertahankan bukan alih suplay agar harga jual LPG tidak memberatkan masyarakat.
Bupati mengakui persoalan bongkar muat di pelabuhan cukup berdampak luas. Namun kondisi Pelabuhan harus disiapkan lini 2 agar melancarkan aktivitas bongkar muat. Solusi jangka pendek, Pemkab menawarkan lahan di Pelabuhan Perikanan Nusantara bagian kiri dan kanan jalan dapat digunakan sebagai tempat penumpukan kontainer.
"Tepati dalam tanda petik, karena ini asset Pemkab maka kemungkinan lahan itu akan disewakan, tapi harganya tidak terlalu mahal," kata bupati.
Baca Juga: Apolo Safanpo Tegaskan TPP Diberikan Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah
Sementara untuk persoalan lain bisa dibicarakan bersama termasuk pembentukan tim satgas untuk pengawasan BBM di Kabupaten Merauke.(Get)








0 Komentar
Komentar tidak ada